kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.940.000   20.000   0,68%
  • USD/IDR 16.826   -2,00   -0,01%
  • IDX 8.032   96,61   1,22%
  • KOMPAS100 1.132   15,02   1,34%
  • LQ45 821   5,36   0,66%
  • ISSI 284   5,77   2,08%
  • IDX30 427   0,41   0,10%
  • IDXHIDIV20 513   -1,95   -0,38%
  • IDX80 127   1,53   1,22%
  • IDXV30 139   0,46   0,33%
  • IDXQ30 139   -0,29   -0,21%

Ini Kata OJK Terkait Perkembangan Program Dana Pensiun Wajib Tambahan


Senin, 27 Januari 2025 / 06:50 WIB
Ini Kata OJK Terkait Perkembangan Program Dana Pensiun Wajib Tambahan
ILUSTRASI. proses pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai konsep harmonisasi program pensiun masih terus berlangsung.


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan dari program dana pensiun wajib tambahan. Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan proses pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai konsep harmonisasi program pensiun masih terus berlangsung.

"OJK juga turut aktif dalam pembahasan tersebut," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (23/1).

Seusai dengan amanat Pasal 189 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ogi bilang harmonisasi seluruh program pensiun bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. 

Dia menyampaikan bahwa OJK berharap agar pelaksanaan harmonisasi program pensiun nantinya dapat mewujudkan penguatan sistem pensiun Indonesia. Selain itu, dapat juga meningkatkan replacement ratio yang sesuai dengan rekomendasi International Labour Organization (ILO). 

Baca Juga: SBN Masih Jadi Primadona Bagi Perusahaan Perasuransian Dalam Menempatkan Investasi

OJK juga turut angkat bicara terkait perkembangan program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor. Mengenai hal itu, Ogi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). 

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun RPP yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program asuransi wajib tersebut," ucapnya.

Setelah PP diterbitkan, Ogi mengatakan OJK akan menyusun peraturan implementasi atau Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) untuk program asuransi wajib tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×