kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.914.000   -10.000   -0,52%
  • USD/IDR 16.291   14,00   0,09%
  • IDX 7.140   43,32   0,61%
  • KOMPAS100 1.026   0,52   0,05%
  • LQ45 779   2,15   0,28%
  • ISSI 234   0,17   0,07%
  • IDX30 402   1,16   0,29%
  • IDXHIDIV20 463   0,95   0,21%
  • IDX80 115   0,26   0,23%
  • IDXV30 117   0,40   0,34%
  • IDXQ30 129   -0,04   -0,03%

Ini Kata OJK Terkait Perkembangan Program Dana Pensiun Wajib Tambahan


Senin, 27 Januari 2025 / 06:50 WIB
Ini Kata OJK Terkait Perkembangan Program Dana Pensiun Wajib Tambahan
ILUSTRASI. proses pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai konsep harmonisasi program pensiun masih terus berlangsung.


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan dari program dana pensiun wajib tambahan. Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan proses pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai konsep harmonisasi program pensiun masih terus berlangsung.

"OJK juga turut aktif dalam pembahasan tersebut," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (23/1).

Seusai dengan amanat Pasal 189 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ogi bilang harmonisasi seluruh program pensiun bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. 

Dia menyampaikan bahwa OJK berharap agar pelaksanaan harmonisasi program pensiun nantinya dapat mewujudkan penguatan sistem pensiun Indonesia. Selain itu, dapat juga meningkatkan replacement ratio yang sesuai dengan rekomendasi International Labour Organization (ILO). 

Baca Juga: SBN Masih Jadi Primadona Bagi Perusahaan Perasuransian Dalam Menempatkan Investasi

OJK juga turut angkat bicara terkait perkembangan program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor. Mengenai hal itu, Ogi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). 

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun RPP yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program asuransi wajib tersebut," ucapnya.

Setelah PP diterbitkan, Ogi mengatakan OJK akan menyusun peraturan implementasi atau Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) untuk program asuransi wajib tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×