Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah berupaya menggenjot penyaluran kredit berbunga rendah untuk kalangan masyarakat bawah melalui program Aksi Pangan (Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan Pangan) dan Kredit Super Mikro. Namun, sebenarnya, program kredit serupa pernah dirancang oleh Bank Indonesia (BI).
Yunita Resmi Sari, Direktur Departemen Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Indonesia mengatakan, pembiayaan yang dikhususkan untuk para petani dan nelayan merupakan bagian dari kredit UMKM. Sebelumnya BI telah mengeluarkan aturan mengenai minimal 20% kredit bank harus disalurkan ke UMKM.
Titah tersebut tertuang dalam peraturan bank Indonesia (PBI) No.14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit dalam rangka pengembangan usaha UMKM. Cuma, OJK mencatat, sebanyak 20% bank belum memenuhi aturan rasio kredit UMKM. Itu sebabnya, aturan minimal rasio kredit UMKM sebesar 20% akan mulai diberlakukan pada 2018.
Yunita menambahkan, sebelum pemerintah merilis program Aksi Pangan dan rencana kredit super mikro, pada 2015, BI telah melakukan pilot project kredit berbasis subsidi. Kendati belum ada nama programnya, kata dia, mekanisme penyaluran kredit ini dirancang untuk bisa diterapkan oleh perbankan komersial.
“Jadi melalui skema linkage, yaitu dari bank umum menyalurkan kredit ke koperasi. Setelah itu, koperasi menyalurkan dana ke masyarakat dengan skema itu. Dananya itu bisa berasal dari bank pemerintah, misalnya KUR,” kata Yunita ke Tabloid KONTAN, Kamis pekan lalu (6/4).
Yunita mengklaim, pilot project yang dilakukan BI di sejumlah daerah seperti di Lombok Nusa Tenggara Barat itu cukup berhasil. Indikatornya, angka kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) nol persen. “Nah, hasil pilot project itu lalu kami serahkan kepada pemerintah untuk diterapkan dalam skema kredit lainnya,” kata Yunita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
