Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengurus Pusat Muhammadiyah kembali memberikan sikapnya terhadap penggabungan tiga bank syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia menilai salah satu masalah bangsa ini adalah kesenjangan sosial-ekonomi dimana hanya sekelompok kecil masyarakat menikmati kemakmuran yang sebesar-besarnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kondisi itu terjadi karena sistem ekonomi Indonesia belum mampu mewujudkan keadilan sosial yang merata dan terciptanya kemakmuran bagi sebesar-besarnya hajat hidup rakyat sebagaimana cita-cita dari sila kelima Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Muhmmadiyah mengginginkan kehadiran BSI bisa menjawab persoalan tersebut.
Muhammadiyah memahami bahwa penggabungan tiga bank syariah itu merupakan kebijakan dan kewenangn penuh pemerintahan yang sudah dikaji mendalam. Sehingga organisasi ini menginginkan agar pengelolaan dan manajemen BSI benar-benar dikontrol dengan seksama, transparan, dan akunta sejalan dengan perundang-undangan.
"Tidak boleh ada pihak manapun yang menyalahgunakan dan memanfaatkan perbankan Indonesia untuk kepentingan yang bertentangan dengan asas, fungsi, dan tujuannya," kata Haedar dalam keterangan resminya, Selasa (22/12).
Kedua, Muhmmadiyah meminta agar BSI memiliki kebijakan khusus imperatif yang lebih besar untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat/masyarakat kecil. Pembiayaan bank minimal 60% harus ke UMKM.
Menurut Muhammadiyah, kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
"Bila kesenjangan sosial-ekonomi dibiarkan akan merusak kebersamaan dan persatuan Indonesia. BSI dan perbankan pada umumnya jangan enjadi lembaga yang memberi kemudahan dan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki akses kuat secara ekonomi, politik, dan sosial manapun." lanjut Haedar.
Baca Juga: Perbankan akan dibanjiri dana pemerintah tahun depan
Ketiga, Muhamadiyah menilai BSI sangat tepat apabila mendeklarasikan diri sebagai bank yang fokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosialekonomi secara lebih progresif di negeri ini. Haedar bilang, BSI yang berlabelkan syariah secara khusus penting menaruh perhatian, pemihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi.
Muhammadiyah dengan seluruh amal usaha (AUM) dan jaringan organisasinya yang luas didukung pengalaman manajemen profesional dan sumber daya manusia dengan spirit Al-Qur’an, terutama surah al-Ma‘un, siap secara konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan. Menurut Haedar itu, sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.
PP Muhammadiyah mengajak kepada seluruh komponen bangsa khususnya yang memiliki kekuatan dan akses ekonomi-politik yang kuat untuk berbagi dan bersatu langkah dalam penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.
Haedar mengatakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam waktu dekat akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan Persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi.
Ia menekankan bahwa pandangan Muhammadiyah terkait BSI tidak ada kaitan dengan signifikansi dana pihak manapun yang disimpan di Bank Syariah tersebut tetapi menyangkut tuntutan akuntabilitas publik terhadap BSI sebagai badan usaha milik negara yang menghimpun dana dari masyarakat. "Kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan Persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah." Himbau Haedar.
Selanjutnya: Jelang tutup tahun, konsolidasi perbankan makin ramai
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
