Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembenahan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sebab, banyak BPR yang gulung tikar justru karena masalah tersebut.
Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa kegagalan yang terjadi pada BPR utamanya bukan karena persaingan bisnis, melainkan faktor tata kelola dari tiap BPR itu sendiri.
Adapun, permasalahan yang sering terjadi adalah manipulasi laporan keuangan, Sebab, BPR ini berbeda dengan bank umum karena laporan keuangannya tak pernah diperiksa oleh lembaga akutansi publik.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyadari bahwa saat ini juga tak terhindarkan jika ada BPR-BPR yang bermasalah atau mengalami fraud. Oleh karenanya, ia pun menyerahkan penyelesaian tersebut melalui LPS.
Ia juga bilang bahwa saat ini pihaknya akan berencana membuat pertemuan secara khusus dengan BPR-BPR yang ada. Salah satu agendanya terkait pembicaraan proses konsolidasi di industri ini.
Baca Juga: Industri BPR/BPRS Diperkuat, Begini Upaya yang Dilakukan OJK
Dian mengungkapkan secara umum semua grup BPR saat ini telah menjadi satu. Nantinya, itu akan dikonsolidasikan jika ada yang belum mampu memenuhi aturan permodalan intinya.
“Nanti kami merger-kan kalau BPR tidak dapat menyelesaikan masalah permodalan,” ujar Dian, belum lama ini.
Direktur Utama PT BPRS Artha Madani Cahyo Kartiko pun mengakui bahwa memang terjadi fraud di sebagian kecil BPR. Ia berpendapat pembenahan utama sebaiknya bersifat pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya fraud.
Dalam hal ini, Ia berpandangan yang perlu dioptimalkan adalah peran para stakeholder utama, baik pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Para Pejabat Eksekutif.
Ia pun optimistis untuk prospek bisnis BPR maupun BPRS di tahun depan masih tetap tumbuh asetnya di atas 15% sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Meski, ada tantangan politik di tahun 2024.
“Ada kemungkinan adanya ekses tahun politik dengan adanya Pileg dan Pipres 2024 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Cahyo.
Sebagai informasi, BPRS Artha Madani masih mampu mencatatkan laba sebesar Rp 1,32 miliar di periode September 2023. Capaian tersebut masih tumbuh sekitar 7,77% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Sementara itu, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha atau akrab disapa Mansu ini melihat secara umum tata kelola BPR harus dibenahi. Meski, ia menegaskan dari awal sudah menerapkan GCG dengan baik.
Ke depan. Ia menyebutkan akan meningkatkan semua aspek agar sesuai atau sejalan dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
Baca Juga: OJK Beberkan Upaya Penguatan BPR/BPRS
“Kesehatan BPR mulai tahun 2024 tidak hanya dilihat dari rasio CAMEL, juga penerapan tata kelolanya,” ujarnya.
Ia memproyeksikan di depan persaingan akan semakin ketat, karena BPR harus menggarap semua segmen pasar. Oleh karenanya, wajib bersinergi dan berkolaborasi dengan semua industri jasa keuangan untuk satu tujuan yang sama yakni menyejahterakan masyarakat.
“Khusus di Provinsi Sulsel prospeknya terbuka lebar alias masih banyak yang bisa digarap,” ujarnya.
Pada posisi Oktober 2023, Mansu merinci dana masyarakat yang dihimpun telah mencapai Rp 2,1 triliun, tumbuh 10,07% YoY. Sementara, kredit yang disalurkan sebesar Rp 2,4 Triliun atau tumbuh 5,61% pada posisi yang sama tahun sebelumnya dan aset tumbuh 8,75% dari Rp 2,6 Triliun menjadi Rp 2,9 Triliun
“Sementara laba setelah pajak meningkat 18,60% atau mencapai angka Rp 52,78 miliar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
