Kredit konsumsi tersengat kebijakan PPKM

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diprediksi akan berdampak pada perlambatan penyaluran kredit pada bulan Juli. Jenis kredit yang diproyeksi paling terdampak dari kebijakan tersebut adalah kredit konsumer. Padahal segmen ini sudah sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada kuartal II.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) melihat kelompok ekonomi yang paling terkena dampak pada pengentatan aktivitas selama PPKM adalah segmen paling bawah, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan segmen informal. Sedangkan perusahaan besar relatif bertahan walaupun pembatasan itu membuat karyawan tidak bisa pergi ke pabrik.

Oleh karena itu, BNI memperkirakan dampak dari kebijakan itu pada pelaku usaha kecil akan terjadi kenaikan NPL. Namun, dampak itu masih bisa diantisipasi BNI sepanjang pengetatan tidak berlarut-larut.

Jika PPKM berlangsung lama maka akan berdampak pada kredit konsumer. "Efek ke segmen konsumer antara lain bisa terjadi hilangnya kemampuan untuk membayar kewajiban dan penurunan permintaan kredit," kata Mucharom Sekretaris Perusahaan BNI kepada Kontan.co.id, Minggu (25/7).

Sedangkan pada segmen korporasi, ada yang wait and see dalam memanfaatkan pembiayaan tetapi ada juga yang optimistis melakukan penarikan kredit.

Alhasil, pencairan kredit BNI masih tetap tumbuh positif di kisaran 2%-3% pada Juni baik secara tahunan maupun dibanding akhir tahun lalu.

BNI masih optimistis ruang pertumbuhan kredit akan tetap terbuka setelah pemerintah berhasil mengendalikan laju penyebaran Covid-19, terutama pada debitur korporasi.
"Ini karena hilirisasi di sektor agribisnis dan pertambangan mulai berkembang. Selain itu, kredit sektor manufaktur juga berpotensi meningkat seiring pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa," jelasnya.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkirakan PPKM akan secara dramatis berdampak pada penurunan KPR dan KKB setelah pada kuartal I dan II telah menunjukkan pemulihan. Penyaluran KKB BCA pada kuartal I-2021 sampai dengan kuartal II-2021 bisa mencapai Rp 2 triliun per bulan atau sudah kembali ke level sebelum pandemi. Sedangkan tahun lalu, BCA hanya membukukan Rp 90 miliar - Rp 200 miliar per bulan.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengakui, bakal sulit untuk mencapai KKB Rp 2 triliun pada bulan Juli karena kebijakan PPKM. Penyaluran diprediksi hanya akan mencapai sekitar Rp1 triliun-Rp 1,2 triliun.

Begitu pula dengan penyaluran KPR. Pada awal tahun, BCA sudah berhasil menerima 9.487 aplikasi dengan total plafon kredit senilai Rp 14,8 triliun. Namun, sejak pemberlakuan PPKM pada awal Juli, BCA hanya mengumpulkan 1.540 aplikasi dengan nilai Rp 2,2 triliun.

"Kalau kami lihat di bulan lalu bisa Rp 14 triliun-Rp 15 triliun. Bulan ini kami perkirakan Rp 3,5 triliun-Rp 4 triliun untuk aplikasi yang masuk," ungkap Jahja.

Per Juni 2021, BCA mencatat penyaluran KPR mencapai Rp 93,62 triliun atau tumbuh 2,9% secara yoy. Sementara outstanding KKB sebesar Rp 36,8 triliun atau turun 13,4% yoy.

PT Bank CIMB Niaga Tbk juga melihat penerapan PPKM bisa berpengaruh pada kredit konsumer. "Untuk KPR harus ada akad, di mana kantor notaris tutup. Untuk KKB, dealer juga tutup. Dan untuk kegiatan traveling dan entertainment juga hampir hilang,” jelas Lani Darmawan Direktur Konsumer CIMB Niaga.

Walau begitu, CIMB Niaga tetap memberikan sejumlah promo untuk menggenjot KPR dengan program KPR Xtra Ringan. Kegiatan marketing bank ini di tengah PPKM tetap berjalan secara daring seperti membuat sales webinar untuk KPR dan KKB.

Per Juni 2021, KPR CIMB Niaga tercatat tumbuh 7%, KKB yang disalurkan melalui CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) tumbuh hampir 14%, sedangkan kartu kredit masih kontraksi 4%.

Aestika Oryza Gunarto, Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengakui akan ada dampak PPKM terhadap penyaluran kredit. Hanya saja, dia tidak merinci kredit segmen apa yang paling terdampak. Meskipun begitu, BRI masih optimistis pertumbuhan kredit masih bisa membaik hingga akhir tahun sehingga perseroan belum memutuskan merevisi target kredit tahun ini.