Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMK) mulai menyalurkan dana bergulir dengan pola baru yang melibatkan lembaga penjaminan (Jamkrindo dan Jamkrida) sebagai pihak yang pertama menganalisa kelayakan proposal.
"Ini adalah jawaban dari berbagai pertanyaan selama ini, bagaimana sebenarnya paradigma baru yang dibangun dimana kami membangun kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi didukung dinas kabupaten/kota, Jamkrindo dan Jamkrida," ujar Braman Setyo, Dirut LPDB-KUMKM, dalam siaran pers Rabu (28/3).
Braman Setyo menegaskan, penyaluran dana bergulir kepada dua mitra sebanyak Rp 13,5 miliar menjadi awal dimulainya akselerasi pencapaian penyaluran 2018 yang ditargetkan sebesar Rp 1,2 triliun.
"Kami optimistis pada semester I-2018, sudah bisa tersalurkan 50% dari target, bahkan mungkin sampai akhir tahun bisa melebihi target karena banyaknya permintaan masuk," ujar Braman.
Meski banyak permintaan, LPDB KUMKM tidak akan gegabah menyalurkan dana itu, hanya untuk sekadar mencapai target. "Yang lebih penting adalah kolaborasi sistem yang dibangun bersama ini harus ditaati," tegas Braman.
Braman juga menargetkan agar penyaluran dana LPDB KUMKM ini bisa merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini 70% dana tersalur di Jawa.
Sementara itu Direktur Keuangan LPDB KUMKM Ahmad Nizar mengatakan, tingginya permintaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM selama ini ternyata belum diikuti dengan kualitas proposal yang memadai.
"Tingginya permintaan itu terwujud pada banyaknya proposal masuk misalnya pada 2017 ada 1.107 proposal yang masuk. Namun setelah disaring tahap pertama tinggal 759 proposal, tahap kedua menurun menjadi 121 proposal, tahap ketiga jadi 24 dan dari 24 itu hanya 4 proposal yang dikomitekan," jelas Nizar.
Lalu pada 2018, sampai Februari ada 40 proposal yang masuk, dan hanya satu yang lolos, selebihnya 39 proposal dikembalikan untuk diperbaiki. "Karena itu kami melihat pentingnya dilakukan sosialisasi dan program inklusif ini agar mereka bisa memenuhi persyaratan proposal yang layak," kata Nizar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
