Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Rizki Caturini
MALANG. Pemerintah terus menggenjot akses pembiayaan untuk sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Tim ini dimaksudkan agar IKM dan UKM yang ada di daerah bisa lebih mudah mendapat akses keuangan.
Hingga kini pemerintah daerah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah ada membentuk 20 TPKAD. Teranyar, TPKAD yang terbentuk berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang mulai dikukuhkan pada hari ini (8/8). "Kabupaten Malang menjadi kabupaten pertama yang kami bentuk TPKAD. Di luar Malang, kami membentuk dari tingkat provinsi," jelas Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Seotiono.
Kabupaten Malang dipilih menjadi kabupaten pertama yang memiliki TPKAD lantaran jumlah masyarakat yang berbisnis sangat besar. "Ada 470.000 warga yang memiliki usaha sendiri," ujar Bupati Malang, Rendra Kresna.
Selain di Malang, OJK telah bekerjasama dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan masih banyak lagi untuk membentuk TPKAD. "Ini sudah berjalan tiga bulan dari sejak kami mulai meluncurkan secara resmi dan sambutan dari masyarakat sangat bagus," kata Kusumaningtuti.
Kusumaningtuti atau yang biasa dipanggil Tuti mengatakan, pembentukan TPKAD ini berdasarkan kebutuhan dari tiap daerah. Sehingga bentuk pembiayaan atau pendekatan keuangan tiap daerah bisa berbeda-beda. Di Kabupaten Malang, bentuk pembiayaan yang diberikan saat ini ada tiga jenis. Diantaranya, sektor mikro sanitasi, sektor jaring dan sektor pertanian.
Pada sektor mikro sanitasi, OJK bekerjasama dengan pihak perbankan lokal yakni BPR Artha Kanjuruhan. Sektor ini membiayai masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk membangun toilet atau jamban. Sektor ini dinilai penting lantaran berhubungan dengan kesehatan yang dianggap bisa memacu ekonomi masyarakat secara luas. "Jika kebutuhan sanitasi masyarakat sudah dipenuhi maka untuk mengembangkan perekonomian juga akan lebih mudah," kata Tuti.
Maklum ada sebagian masyarakat di Kabupaten Malang terutama di desa Ngadireso dan Karanganyar belum memiliki jamban. Padahal Rendra ingin sekali mengembangkan pariwisata untuk menggenjot ekonomi daerah.
Untuk pembiayaan jaring TPKAD bekerjasama dengan 14 bank yang menyalurkan kepada para nelayan, pembisnis di sektor perikanan dan kelautan. Salah satu bank yang menyalurkan pembiayaan adalah Bank Jatim.
Hingga akhir Juli, Bank Jatim telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 450 juta. "Rata-rata dari mereka tidak bankable dan tidak memiliki akses keuangan yang terdaftar. Tapi mereka banyak berhubungan dengan para rentenir," jelas Rendra. Pemerintah daerah berharap dengan adanya TPKAD akses keuangan jadi lebih terbuka. Terakhir pada pembiayaan pertanian. Salah satu bank yang menyalurkan pembiayaan adalah BNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
