Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kurangnya kapasitas cadangan dari berbagai hal menghambat negara-negara berkembangan mengikuti inovasi sehingga dari segi teknologi masih tampak tertinggal dari negara maju.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyatakan pengembangan penelitian dan inovasi bukan hanya penting mengatasi tantangan lingkungan saja, tetapi penting untuk kemakmuran ekonomi dan sosial.
“Tanpanya kita tidak dapat secara efektif mengatasi perubahan iklim dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan yang di gagas PBB,” ujarnya dalam OJK International Research Forum, Senin (25/9).
Mahendra menjelaskan, inovasi riset yang membawa produk dan ide ke pasar, tidak dapat diwujudkan tanpa pembiayaan yang memadai. Pembiayaan yang tepat sasaran juga dapat mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan.
“OJK berupaya mengarahkan sektor keuangan untuk memenuhi komitmen pemerintah Indonesia, terutama Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB,” jelasnya.
Baca Juga: OJK Catat Sejumlah Bank Ini Memiliki Rasio Kredit Macet di Atas 5%
Mehandra menuturkan seiring dengan transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih maju, kemampuan penelitian di sektor publik dan swasta terus meningkat dan manfaatnya lebih besar dari pada biayanya.
“Meskipun secara alamiah terdapat unsur kompetitif dalam penelitian dan inovasi, kita harus melihat untuk berkolaborasi sebanyak mungkin. Setidaknya dalam penelitian pra-kompetitif untuk berbagi manfaat,” tutur dia.
Dia bilang, taksonomi hijau harus semakin berorientasi pada pembiayaan entitas yang mempromosikan dan mengimplementasikan kebijakan yang memenuhi tujuan SDG’s. Ini bisa dilakukan lewat business matching atau networking dengan diskusi dan pertukaran bisnis antara pemiki proyek hijau dan pemodal.
Mahendra menyebutkan, OJK juga telah meluncurkan beberapa insentif di bidang penerbitan obligasi hijau dan pembiayaan untuk ekosistem kendaraan listrik dan terus melakukan kolaborasi internasional antara pemangku kepentingan.
“Secara aktif berkontribusi dalam berbagai badan pengaturan standar termasuk Dewan Stabilitas Keuangan, komite dasar untuk pengawasan perbankan, serta jaringan bank sentral dan pengawas untuk penghijauan sistem keuangan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
