OJK Luncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber Industri Fintech Lending

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber untuk industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen industri fintech lending. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menerangkan langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional layanan keuangan digital.

Agusman menegaskan bahwa industri fintech lending harus beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber atau cyber security menuju penguatan ketahanan siber atau cyber resilience.

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Oleh karena itu, penyelenggara harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Lampaui Ambang Batas Aman, TWP90 Fintech Lending Jadi 5,36% per September 2026

Agusman menjelaskan pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Dia bilang pedoman juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri atau self-assessment untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur. 

"Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara," tuturnya.

Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata-mata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas mengatakan bahwa ancaman siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, dia menyebut diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.

Baca Juga: Satgas PASTI Hentikan 1.199 Pinjol Ilegal dan 250 Investasi Ilegal per Oktober 2026

Adapun pedoman itu disusun OJK dengan dukungan dan masukan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter. 

Selain itu, OJK juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen. Adapun penandatanganan Pakta Integritas itu dilakukan antara penyelenggara fintech lending dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP) sebagai bentuk komitmen memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.

Agusman menekankan praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. 

"Dengan demikian, OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” ucapnya.

Melalui kedua inisiatif tersebut, Agusman bilang OJK mendorong penyelenggara fintech lending untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk dalam menjaga keamanan data, serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal itu guna mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan. 

Baca Juga: Masih Ada Sembilan Fintech P2P Lending Belum Penuhi Ketentuan Ekuitas Rp 12,5 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News