OJK Siapkan Empat Agenda Utama untuk Perkuat Industri Dana Pensiun

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan ada empat agenda utama untuk memperkuat ekosistem pensiun di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menerangkan agenda pertama adalah mengadopsi pembelajaran dari praktik terbaik global.

Dalam hal itu, Friderica menyampaikan tentunya OJK dalam menyiapkan roadmap, berbagai program pengembangan, pemenuhan regulasi, pembaruan dari pengaturan, dan lainnya selalu mengacu pada best practice internasional. 

"Oleh karena itu, OJK menjadi bagian dari regulator dunia, sehingga seluruh pengaturan kami tak hanya melihat dari best practice, tetapi juga mempertimbangkan aspek lokal yang memang tidak bisa langsung bisa disamakan. Kalau ada hal-hal tertentu, tentu itu menjadi pertimbangan yang juga penting," ungkapnya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga: Aset Dana Pensiun Tembus Rp 1.699 Triliun, OJK Dorong Jadi Investor Jangka Panjang

Friderica mengatakan agenda kedua adalah penguatan sistem pensiun harus diarahkan pada harmonisasi program pensiun wajib dan sukarela. Hal itu juga perlu dilakukan melalui pendekatan multi-pilar yang saling melengkapi dengan pembagian peran yang makin jelas antarprogram. 

Friderica menerangkan agenda ketiga adalah mendorong sinergi dan komitmen menjadi langkah nyata. OJK menjelaskan sinergi dan komitmen yang dibangun perlu diwujudkan dalam langkah konkret, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya. Dia juga menilai kegiatan pelaksanaan IPFS 2026 juga menjadi bentuk dari sinergi dan komitmen antarpihak.

Friderica mengungkapkan agenda keempat adalah memperluas literasi dan inklusi di sektor dana pensiun. Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, tingkat literasi sektor sektor dana pensiun mencapai 22,21%, sedangkan inklusinya 5,10%. 

Angkanya terbilang masih jauh tertinggal dari tingkat literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57%, serta tingkat inklusi keuangan 93,61%. Dia bilang hal itu tentu menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan inklusi dari dana pensiun, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pensiun. 

Oleh karena itu, Friderica mengatakan agenda literasi ke depan juga harus diarahkan pada perubahan perilaku, bukan hanya untuk peningkatan pengetahuan. 

"Jadi, orang-orang sebenarnya sudah tahu, cuma tinggal didorong lagi untuk bisa memiliki dana pensiun, baik itu secara mandiri maupun melalui kantor dan lainnya," tuturnya.

Selain menjalankan empat agenda tersebut, Friderica juga menekankan penyelenggara dana pensiun dalam memenuhi aspek market conduct sebagai bentuk pelindungan konsumen. 

Baca Juga: Dana Kelolaan Reksa Dana Dolar Naik 13%, Diversifikasi Global Makin Dilirik

Asal tahu saja, OJK mencatat, jumlah peserta di industri dana pensiun terus meningkat dari 27,27 juta orang pada 2022, menjadi 30,67 juta orang per Juli 2026. Sementara itu, total aset juga terus tumbuh dari 1.269 triliun pada 2022 menjadi sebesar Rp 1.699 triliun per Juli 2026. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News