Penyaluran FLPP Baru 45,73%, BP Tapera Kejar Realisasi 3 Bulan Terakhir

Reporter: Aura Putri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 160.070 unit atau 45,73% hingga 28 September 2026. BP Tapera masih mengejar realisasi penyaluran dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, masih terdapat potensi permintaan atau demand sebanyak 48.679 unit. Jika seluruh potensi tersebut terealisasi, total penyaluran FLPP dapat mencapai 208.749 unit.

“Berdasarkan data kami, terdapat potensi data demand atau permintaan sebanyak 48.679 unit. Jika hal tersebut tercapai, maka total capaian dapat mencapai 208.749 unit,” terang Heru di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Baca Juga: Harga Emas Turun, Gadai ValueMax Sebut Ticket Size Masih Rp 20 Juta-Rp 50 Juta

Dari total realisasi tersebut, sebanyak 160.053 unit merupakan rumah tapak dan 17 unit rumah susun. Heru mengatakan juga telah memetakan sisi supply dan demand bersama mitra kerja. Hasil pemetaan menunjukkan masih terdapat surplus ketersediaan hunian.

"Memang masih ada tantangan karena kalau dibandingkan dengan year on year, capaian per 28 September tahun lalu itu sudah di angka sekitar 180.000. Sehingga ada gap sekitar 15%. Ini yang akan kita kejar. Tapi tahun lalu itu ada carry over dari keterbatasan kuota di 2024 yang kemudian diakadkan di 2025. Kalau (tahun) ini natural sebenarnya," jelasnya.

Adapun BP Tapera memproyeksikan penyaluran FLPP pada Oktober sebesar 37.300 unit. Heru mengatakan, akan mengejar potensi tersebut melalui pemetaan wilayah yang memiliki permintaan tinggi, komitmen pendanaan dari bank penyalur, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kita juga melihat dari sisi supply, ready stock yang dilaporkan oleh pengembang juga perlu juga untuk dikejar. Termasuk dengan Rumah Susun yang diimbangi dengan permintaan,” katanya.

Baca Juga: Penyaluran Kredit Korporasi Melesat, Layanan Digital Korporasi Perbankan Ikut Ngebut

Selain itu, BP Tapera melihat calon debitur dengan pendapatan tetap atau fix income, seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh, memiliki potensi lebih besar untuk lolos proses verifikasi perbankan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian (PKP) Sri Haryati mengatakan, pendekatan perlu dilakukan secara lebih targeted dan segmented dengan melibatkan kantor wilayah bank penyalur, pemerintah provinsi, dan pengembang perumahan lokal.

"Sepanjang itu baik untuk percepatan, maka perlu dilakukan. Harus terus optimistis terhadap sisa waktu ini,” ujar Sri di Kantor BP Tapera, Jumat di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera, Kementerian PKP, dan mitra kerja juga akan membentuk gugus tugas. Pemantauan optimalisasi penyaluran akan dilakukan setiap pekan hingga akhir tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News