Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal
KONTAN.CO.ID - Untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka APBN harus tetap sehat. Salah satu caranya adalah dengan membelanjakan uang lebih baik atau berbelanja lebih baik. Dengan demikian, APBN tetap menjadi sumber utama stimulus perekonomian.
“APBN bukan sekadar angka, tetapi merupakan alat yang mencakup arah dan strategi,” kata Wahyu Utomo, Direktur Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal.
Wahyu juga memberikan bukti nyata atas belanja berkualitas yang dilakukan pemerintah selama kurang lebih delapan tahun terakhir, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Kedua sektor ini merupakan kunci percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Misalnya, dalam rangka pengembangan SDM unggul, belanja pendidikan pada tahun 2014 hingga 2022 menambah jumlah SD sebanyak 1.500, SMP sebanyak 4.900, dan SMA atau SMK sebanyak 3.600 sekolah.
Dengan adanya perluasan gedung-gedung sekolah, rata-rata lama bersekolah anak perempuan meningkat dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun, dan anak laki-laki dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun.
Selain itu, pada periode yang sama, belanja kesehatan semakin dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya, jumlah rumah sakit umum bertambah dari 1.855 menjadi 2.522.
Prevalensi stunting juga menurun secara signifikan, dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 21,6% pada tahun 2022.
Alokasi anggaran penanggulangan COVID-19 2020-2022, termasuk vaksinasi, juga berhasil meringankan masyarakat dari tekanan pandemi.
"Artinya pemanfaatan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mendukung sumber daya manusia yang berkualitas selama ini telah memberikan dampak positif. Peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan", kata Wahyu.
Belanja APBN 2015-2022
Selain itu, pemerintah juga fokus pada belanja berkualitas untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui penyediaan berbagai skema perlindungan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.
Dampaknya, tingkat kemiskinan menurun tajam. Pada tahun 2014, angka kemiskinan sebesar 11,25% dan pada tahun 2019 turun menjadi 9,41%; dan pada tahun 2023, angka kemiskinan akan semakin menurun menjadi 9,36%. Penurunan angka kemiskinan ini sejalan dengan meningkatnya cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 2,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2014 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2022.
Pengangguran menurun karena strategi yang diterapkan pemerintah. Antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, 17,9 juta (net) lapangan kerja diciptakan. Kemudian terjadi penurunan sebesar 300.000 (net) akibat pandemi (2020). Pemulihan ekonomi tahun 2021-2022 mampu menciptakan lapangan kerja bagi 6,8 juta orang (net). Tingkat pengangguran diperkirakan turun menjadi 5,45% pada tahun 2023.
Selain berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pemerintah juga menyadari perlunya infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan cita-citanya sebagai negara maju. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.
Capaian tersebut antara lain terlihat pada bertambahnya panjang jalan tol dari 802 kilometer pada tahun 2014 menjadi 2.687 kilometer pada tahun 2022. Jumlah jalan umum bertambah dari 517,75 ribu kilometer pada tahun 2014 menjadi 549,16 ribu kilometer pada tahun 2022. Pembangkit listrik pada tahun 2014 sebesar 53 GW dan pada tahun 2022 meningkat tajam menjadi 81,20 GW. Bahkan dengan daya tampung air sebesar 6,39 miliar meter kubik pada tahun 2014, meningkat menjadi 16,96 miliar meter kubik pada tahun 2022. Jumlah bandara bertambah dari 237 unit pada tahun 2014 menjadi 287 bandara pada tahun 2022; dan jumlah pelabuhan bertambah dari 1.655 unit pada tahun 2014 menjadi 3.157 pelabuhan pada tahun 2022.
Indonesia telah berhasil menangani COVID-19 melalui kebijakan fiskal yang efektif. Pemulihan ekonomi nasional semakin cepat dan menguat, pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5% dan inflasi terkendali serta hasil keuangan lebih sehat dan sejahtera. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia juga mampu berpartisipasi di forum internasional. Pada tahun 2022, Indonesia kembali percaya diri dan sukses menjadi tuan rumah KTT G20. Pada tahun 2023, Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah KTT ASEAN.
"Ini bukti nyata bahwa pembangunan dilakukan dengan penuh keseriusan. Anggarannya meningkat dan kinerja serta hasilnya pun meningkat," ujarnya.
Sehingga kebijakan APBN dapat merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan perekonomian dan mendukung rencana pembangunan. APBN dikelola dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawabnya, di mana APBN dapat memberikan kenyamanan yang berperan sebagai stabilisator. APBN dengan peruntukannya berperan sebagai agen pembangunan, terutama sebagai pelaksana perubahan perekonomian dan juga melaksanakan fungsi distribusi sebagai solusi untuk mensejahterakan rakyat.
“Salah satu syarat agar Indonesia bisa berkembang adalah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), dan caranya adalah dengan mempercepat transformasi ekonomi,” tutup Wahyu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
