Reporter: Mona Tobing | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Imbal hasil atau yield PT Asabri bakal terangkat seiring kelonggaran untuk menempatkan investasi di surat utang negara (SUN). Asabri pun bakal memperbesar porsi investasi di SUN.
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri dan Aparat Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI yang berlaku mulai 5 April 2016.
Dalam pasal 18 beleid itu antara lain disebutkan batasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi berupa SUN minimal 40% dari jumlah investasi. Sedangkan investasi deposito berjangka pada bank pemerintah paling tinggi 30% dari jumlah investasi di setiap bank pemerintah. Sebelumnya, tidak ada pengaturan batas minimal investasi ini.
Hari Setianto, Direktur Keuangan dan Investasi Asabri mengatakan, aturan tersebut bisa mendorong yield yang bakal diperoleh Asabri. Hitungan dia, paling tidak yield investasi Asabri bisa mencapai 10%.
"Kami akan mulai memperbesar penempatan di SUN, Sebagaimana yang diamanatkan porsinya minimal 40%. Namun kami bisa perbesar hingga 50%," terang Hari, Rabu (20/4).
Saat ini, penempatan dana investasi Asabri khususnya untuk tabungan hari tua (THT) didominasi dari sektor pasar modal. Keranjang reksadana menjadi tempat parkir terbesar dengan porsi 42% dari total investasi.
Menyusul saham dengan porsi 36%. Lalu porsi surat utang sebesar 10%. Sisanya sebesar 12% dana investasi mengalir ke instrumen lain yaitu deposito, DIRE, serta tanah dan bangunan.
Obligasi BUMN
Persoalannya, suplai SUN ke depan bakal mencukupi atau tidak. Hari menambahkan, jika obligasi perusahaan BUMN dapat disetarakan dengan SUN, Asabri akan bisa memenuhi porsi minimal investasi di SUN.
Namun jika tidak dibolehkan, Hari khawatir, target imbal hasil investasi tak tercapai. Sebab, saat ini imbal hasil SUN tidak terlalu tinggi. "Yield SUN hanya 7%. Lalu harganya juga lebih mahal. Untuk itu usulan obligasi BUMN kami harapkan bisa direalisasikan tahun ini," kata Hari.
Mudjiharno M. Sudjono, Direktur Utama Dapen BRI sekaligus Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, juga khawatir kalau nanti pembelian SUN harus berebut. Apalagi minat asing membeli SUN juga terbilang tinggi. Belum lagi dapen harus bersaing dengan sektor keuangan lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
