Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Rencana pemberlakuan redenominasi Rupiah yang dilontarkan oleh Bank Indonesia membutuhkan waktu 10 tahun, telah banyak mengundang pro kontra di masyarakat. Banyak kalangan yang menilai kebijakan ini hanya akan merepotkan, menyedot biaya mahal, dan menimbulkan keresahan.
Namun, BI menampik semua pesimisme publik tersebut. Pjs. Gubernur BI Darmin Nasution menuturkan, berdasarkan hasil studi dan riset yang dilakukan BI tentang redenominasi yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir, BI menilai kebijakan ini perlu dilakukan. Redenominasi alias penyederhanaan penulisan nilai uang berikut harga nilai barang dan jasa dengan mengurangi jumlah nol diyakini bisa mendorong efisiensi dalam pencatatan pembukuan maupun dalam transaksi sehari-hari.
"Mengapa ini perlu? Kita ingin memperbaiki inefisiensi yang bisa terjadi sebagai akibat kian tingginya waktu transaksi, biaya dan nilai transaksi. Apalagi jika mengandalkan pembayaran tunai, bisa dibayangkan jika kita melakukan pembayaran tunai beberapa puluh juta harus dibawa dalam tas. Itu juga kan menimbulkan rasa tidak aman," kata Darmin dalam konferensi pers di Gedung BI, Selasa (3/8).
Kedua, ke depan BI ingin semakin mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran non tunai. Jadi, pembangunan infrastruktur sudah harus dimulai dari sekarang. "Terkait dengan jumlah digit, transaksi itu semakin lama semakin merepotkan. Contoh paling sederhana, argo taksi yang tidak bisa menampilkan angka 120
ribu karena digit yang tersedia hanya berapa, demikian juga mesin-mesin hitung di toko-toko kecil," jelasnya. Kendala pencatatan dalam pembukuan juga akan menjadi hal yang akan semakin merepotkan.
Terakhir, kata Darmin, langkah redenominasi juga perlu sebagai bagian dari persiapan Indonesia memasuki ASEAN Economic Community tahun 2015 nanti. "Akan sangat baik sekali jika mata uang kita cukup setara dengan anggota yang lain," ujarnya. Sama halnya dengan Turki yang melakukan redenominasi seiring persiapan dia menjadi anggota Uni Eropa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
