Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamis (23/4) Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat meneken letter of Intent (LoI) atas penggabungan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
Meski demikian, sebelum perjanjian tersebut diteken, Gubernur Banten Wahidin Halim sebenarnya berencana untuk menggabungkan Bank Banten dengan PT Bank BJB Syariah, yang merupakan entitas anak Bank BJB.
“Bulan lalu saya menemui Direktur BJB Syariah agar bisa merger untuk membentuk bank syariah dan justru Bank Banten Syariah ini yang banyak dikehendaki oleh para tokoh Banten sebelum Bank Banten ini berdiri,” kata Wahidin Halim dalam keterangan resminya, Kamis (24/4).
Baca Juga: Ini alasan Pemprov Banten menginginkan merger Bank Banten dengan BJB
Wahidin juga mengaku sebelumnya ada sejumlah upaya lain yang dilakukannya untuk menyelamatkan Bank Banten. Maklum, modal Bank Banten memang terhitung cekak.
Per Desember 2019 modal inti Bank Banten cuma senilai Rp 154,13 miliar, merosot hingga 53,86% (yoy) dibandingkan 2018 senilai Rp 334,07 miliar. Capital adequacy ratio (CAR) perseroan juga sudah berada di titik nadir sebesar 9,01%.
Sebagai gambaran, merujuk POJK 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, bank dengan CAR paling rendah 8% bisa diklasifikasikan sebagai bank dalam pengawasan intensif (BDPI).
Baca Juga: Segera merger dengan Bank Banten, saham Bank BJB (BJBR) turun 3,17% di sesi I
“Saya sudah sampaikan ke berbagai pihak untuk menyelamatkan Bank Banten ini dan semua telah difasilitasi oleh OJK," sambung Wahidin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
