Serapan Anggaran Masih Rendah, Dana Pemda Mengendap di BPD DIY

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dana pemerintah daerah (Pemda) yang ditempatkan di PT Bank BPD DIY tercatat meningkat signifikan pada awal 2026. Kenaikan ini sejalan dengan pola musiman realisasi anggaran daerah yang umumnya masih rendah di awal tahun.

Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah BPD DIY Raden Agus Trimurjanto mengungkapkan, hingga Februari 2026 porsi dana Pemda mencapai 12,8% dari total dana pihak ketiga (DPK). Angka ini melonjak dibandingkan posisi Januari yang berada di kisaran 4,2%.

“Hal ini wajar mengingat optimalisasi realisasi atau penyerapan anggaran Pemda biasanya terjadi setelah kuartal I,” ujarnya kepada kontan.co.id.

Baca Juga: Pembayaran Manfaat Dana Pensiun Naik 8,99% di 2025, Ini Penjelasan ADPI

Secara tren, kontribusi dana Pemda terhadap DPK BPD DIY cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, porsi dana Pemda berada di level 12,96% pada 2023, kemudian turun menjadi 12,66% pada 2024, dan kembali menurun menjadi 12,61% pada 2025.

Meski demikian, total DPK BPD DIY disebut tetap tumbuh, ditopang oleh peningkatan dana dari segmen ritel dan korporasi non-pemerintah, termasuk institusi swasta dan perguruan tinggi.

Agus menjelaskan, keberadaan dana Pemda turut memengaruhi struktur biaya dana (cost of fund) perbankan. Hal ini pada akhirnya dapat membantu bank dalam menawarkan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.

“Dana Pemda sebagai bagian dari DPK memengaruhi cost of fund sehingga suku bunga kredit bisa lebih bersaing,” jelasnya.

Namun demikian, BPD DIY tetap berupaya mengurangi ketergantungan pada dana Pemda dengan mengoptimalkan penghimpunan dana dari sumber lain, khususnya tabungan ritel.

Terkait penumpukan dana Pemda di awal tahun, Agus menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh penundaan belanja, melainkan bagian dari siklus anggaran daerah.

Sebagai mitra Pemda, BPD DIY juga terus mendorong percepatan realisasi anggaran melalui digitalisasi transaksi keuangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai layanan seperti Cash Management System, kartu kredit pemerintah daerah, serta integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Digitalisasi ini memungkinkan belanja Pemda berjalan lebih efisien dan akuntabel,” katanya.

Ke depan, BPD DIY memperkirakan penyerapan anggaran akan meningkat seiring pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Dengan demikian, saldo dana Pemda di perbankan diproyeksikan akan menurun secara bertahap.

“Penyerapan anggaran akan terakselerasi seiring realisasi program kerja Pemda,” imbuhnya.

BPD DIY pun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan solusi keuangan yang modern dan andal guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga: Pembiayaan Multiguna CNAF Mencapai Rp 672 Miliar pada Februari 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News