Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
MALANG. PT Sarana Multigriya Finansial telah mencairkan dana pinjaman Rp 1 ,815 triliun hingga bulan September 2015.
"Dari Januari hingga September 2015 kami telah mencairkan pinjaman sebanyak Rp 1,815 triliun," kata Direktur Utama PT SMF Raharjo Adi Susanto ketika menggelar jumpa pers di Malang, Jawa Timur, Jumat (9/10) malam.
Ia juga menjelaskan tahun depan SMF akan mengajukan dana sebesar Rp 1 triliun kembali sebagai pengembangan pembiayaan.
Sebelumnya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menjalin bekerja sama dengan "refinancing" untuk mendukung Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersama PT Bank Nagari dengan total nilai pinjaman mencapai Rp 50 miliar.
"Ini bukti keseriusan SMF dalam mendukung terealisasinya program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah," kata Direktur Utama SMF Raharjo.
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka pintu gerbang bagi Bank Pembangunan Daerah lainnya untuk bersinergi bersama SMF, demi mendukung program kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, utamanya menengah ke bawah.
Masyarakat menengah ke bawah memerlukan angsuran yang terjangkau dengan jumlah yang tetap. Hal tersebut menurut Raharjo dapat dicapai dengan dua hal. Pertama menggunakan dana jangka panjang, sehingga tenor pinjaman menjadi panjang. Kedua, tingkat suku bunganya tetap, sehingga angsurannya tetap (tidak bertambah).
"Di sini letak dari dukungan kami untuk memberikan pinjaman Bunga Tetap Jangka Panjang (BTJP)," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Suryadi Asmi mengatakan bahwa kerja sama ini dapat mendorong peningkatan sumber dana jangka panjang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, khususnya KPR.
Dana tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk KPR untuk mendukung program sejuta rumah pemerintah.
Kementerian Keuangan juga siap memberikan lahan seluas 381 hektare dengan nilai sebesar Rp 1,43 triliun, sebagai insentif bagi program penyediaan sejuta rumah yang sedang digiatkan oleh pemerintah.
"Kami concern dengan masyarakat kelas bawah. Untuk membangun rusunawa (rumah susun sederhana sewa), terutama di Jabodetabek dan beberapa kota besar, kita menyediakan lahan asalkan dibangun rusunawa," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Menkeu mengatakan lahan tersebut merupakan bekas aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah dikelola oleh negara dan pemakaiannya nanti diserahkan kepada otoritas yang ingin membangun perumahan rakyat.
"Misalnya pemda DKI membutuhkan, silahkan saja, kita hibahkan ke DKI. Yang penting lahan tersebut digunakan untuk membangun rusunawa, jangan membangun apartemen mewah atau properti yang lain," jelasnya.
Selain pemerintah daerah, otoritas lain seperti Perum Perumnas atau BUMN lainnya, maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa ikut terlibat dalam program yang ditawarkan Kementerian Keuangan ini.
Rincian lahan yang ditawarkan tersebut adalah 11 hektare berada di Jakarta, 79 hektare di Bogor, 90 hektare di Tangerang, 20 hektare di Bekasi, 18 hektare di Jombang, 75 hektare di Lampung, 30 hektare di Palembang, 13 hektare di Padang, enam hektare di Batam dan 36 hektare di Deli Serdang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
