Reporter: Mona Tobing | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Dua perusahaan milik pemerintah, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) ingin segera mencairkan dana di APBN. Kucuran dana itu demi mendukung ekspansi bisnis tahun ini dan periode mendatang.
Emma Sri Martini, Direktur Utama SMI, menjelaskan perusahaannya mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 2 triliun. Dana itu demi menambah modal disetor. Sedangkan PPP bakal mendapat dana Rp 4,7 triliun. Dana-dana itu sudah dianggarkan di belanja negara tahun 2012. "Tapi, pencairan dana masih menunggu persetujuan DPR," kata Saraswati, Kepala PPP, usai rapat kerja dengan DPR, Senin (9/7).
Di PPP, suntikan dana itu untuk mendukung pembiayaan perumahan. Tahun ini, mereka membutuhkan dana sekitar Rp 7,1 triliun untuk membiayai 189.766 unit rumah. "Tapi kami baru memiliki dana sendiri Rp 2,3 triliun," kata Saraswati.
Oleh karena itu, manajemen PPP berharap, dana yang masih tersimpan di bendahara uang negara itu segera cair. "Kami ingin secepatnya demi kelancaraan pembiayaan," tandasnya.
Sementara, manajemen SMI membutuhkan suntikan dana negara demi memperkuat permodalan. Soalnya, SMI ingin menambah volume pembiayaan infrastruktur. Semakin besar volume pembiayaan, modal disetor juga harus diperkuat.
Tahun ini, SMI menargetkan penyaluran fasilitas pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 5,7 triliun. Jumlah itu tersebar untuk sekitar 41 proyek.
Sepanjang semester I 2012, SMI telah menyalurkan pembiayaan Rp 2,2 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 600 miliar untuk komitmen permodalan anak usahanya, yakni, Indonesia Infrastruktur Fund (IIF).
Lalu senilai Rp 1,6 triliun untuk pembiayaan atas delapan sektor infrastruktur. Sektor ini antara lain tenaga listrik, air, dan jalan.
Farida Astuti, Direktur Keuangan SMI, menambahkan untuk pendanaan pembiayaan, manajemen sudah menyiapkan strategi. Mereka berrencana menerbitkan obligasi dalam waktu dekat ini. Nilainya antara Rp 1 triliun-Rp 2 triliun.
Obligasi tersebut akan keluar secara bertahap. "Waktu persisnya masih dalam kajian, yang pasti sekarang masih menunggu pemeringkatan," ucap Farida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
