/2022/09/09/11603529.jpg "Soal Wacana Pemindahan Payroll ASN ke Himbara, OJK: BPD Harus Bertransformasi")
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan transformasi bisnis di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menyusul wacana pemindahan payroll aparatur sipil negara (ASN) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sebenarnya, Kementerian Keuangan telah memastikan tak ada kebijakan resmi pemindahan payroll ASN ke Himbara.
Dari sudut pandang pengawas, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, kalaupun wacana itu bakal direalisasikan, perlu ada perencanaan yang matang dan terukur dalam pelaksanaannya.
“Dengan begitu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan bisa terjaga,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Senin (21/9/2026).
Baca Juga: Payroll ASN Tak Dipindah ke Bank Himbara, BPD Bisa Bernapas Lega
Terlepas dari kepastian wacana ini, OJK memandang BPD memang perlu memitigasi risiko perubahan struktur pendanaan dalam jangka panjang, utamanya dengan mempercepat transformasi bisnis yang adaptif, sesuai Roadmap Penguatan BPD 2024–2027.
Langkah-langkah transformasi yang dimaksud, urai Dian, termasuk melakukan diversifikasi basis pendanaan ke sektor ritel non-ASN, korporasi lokal, dan masyarakat umum. Dengan begitu, sumber dana pihak ketiga (DPK) BPD bisa lebih luas.
Sehubungan itu, menurutnya BPD dapat melakukan akselerasi layanan digital untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menghimpun dana murah dari nasabah umum secara organik.
Secara umum, OJK mencermati kondisi likuiditas BPD masih terjaga dengan baik.
“Meskipun OJK mencermati adanya tren perlambatan pertumbuhan fungsi intermediasi BPD, levelnya masih dalam batas yang aman dan wajar serta didukung permodalan memadai,” kata Dian.
Hingga Juli 2026, rasio LCR industri BPD ada di posisi 174,55%, AL/NCD di 106,04%, dan AL/DPK di 22,29%.
Baca Juga: Payroll ASN Tetap di BPD, Ini Kata Bank Jatim
Pada dasarnya, Dian bilang segmen ASN memang mitra strategis dan salah satu basis nasabah utama bagi BPD. Meski komposisi DPK BPD saat ini masih didominasi oleh dana non-Pemda, dana payroll ASN masih menjadi salah satu komponen pendanaan yang stabil.
Dus, pergeseran dana payroll ASN ke Himbara pasti memberikan dampak bagi BPD. Meski, tingkat dampaknya bakal berbeda-beda pada tiap BPD–tergantung pada struktur, tingkat konsentrasi sumber pendanaan, serta kapasitas manajemen risiko pada masing-masing bank.
Oleh karena itulah OJK memandang perlu adanya penyesuaian pada likuiditas BPD, demi menjaga rasio-rasio likuiditas tetap berada dalam koridor yang aman.
“DPK yang dihimpun BPD, baik yang bersumber dari dana Pemda maupun non-Pemda, akan diputar kembali untuk menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, payroll ASN yang tetap berada di BPD dapat memberikan ruang intermediasi yang lebih besar bagi BPD,” jelas Dian.
Dian memastikan pihaknya secara berkala memantau stabilitas likuiditas tiap-tiap BPD agar mampu menjalankan fungsi intermediasinya, sekaligus perannya sebagai penggerak ekonomi daerah.
Baca Juga: Perusahaan Pengguna Payroll BCA Meningkat Sekitar 10% pada Kuartal I-2026
OJK secara berkala melakukan kajian dan simulasi ketahanan (stress test) untuk mengukur daya tahan BPD dalam berbagai skenario dinamika pasar maupun perubahan kebijakan.
OJK memandang BPD juga perlu memperkuat diri secara mandiri. Namun begitu, Dian memastikan pihaknya bakal berkoordinasi pada tiap pemangku kepentingan terkait tiap kebijakan yang berdampak material terhadap bisnis BPD ke depannya.
“Kami akan memastikan fungsi intermediasi BPD tidak terganggu, stabilitas BPD tetap terjaga, dan BPD tetap dapat tumbuh sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian daerah,” tukas Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
