Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Conference on Financial Inclusion yang baru pertama kali digelar. Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari Chairman Statement yang disampaikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada ASEAN Summit di Denpasar tahun lalu.
"Program Financial Inclusion saat ini sudah menjadi program global yang dilaksanakan sekurangnya 60 negara dan telah menjadi komitmen negara-negara G-20, termasuk Indonesia," ujar Gubernur BI Darmin Nasution, dalam sambutannya pada Pekan Kegiatan Financial Inclusion, Rabu (27/6).
Ia memaparkan, Indonesia sebetulnya sudah lama memulai program financial inclusion. Tepatnya sejak tahun 1965 ketika pemerintah melaksanakan program kredit Bimbingan Masal (Bimas). Lalu menyusul skema kredit usaha kecil (KUK), kredit candak kulak (KCK), dll. Kini, program serupa juga tersedia berupa program perkreditan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Salah satu upaya menggerakkan semua lapisan masyarakat dalam program financial inclusion, Bank Indonesia (BI) telah menggandeng Kementerian Pendidikan Nasional dengan memasukkan materi edukasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Selain itu, di sisi industri BI dan perbankan bersama-sama mengupayakan tersedianya produk tabungan tanpa biaya, yakni TabunganKu.
"Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2010 sampai Mei 2012, TabunganKu telah mencapai 2.554.600 juta rekening dengan nilai Rp 2,7 triliun," ujar Darmin.
Jumlah tersebut menurutnya adalah pencapaian yang baik. Namun, mengacu pada survey BI pada 2010 bahwa ada 32% penduduk Indonesia yang belum memiliki tabungan, maka pencapaian tersebut masih harus terus ditingkatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
