Reporter: Yoliawan H | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - DEPOK. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Wimboh menjelaskan kondisi perekonomian nasional saat ini dan tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri. Untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan karena akan membangkitkan ekonomi di sekitar sarana infrastruktur tersebut.
“Infrastruktur jelas akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak, apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya," ujar Wimboh berdasarkan keterangan pers saat pemaparan kuliah umum di UI, Kamis (17/11).
Untuk pembiayaan infrastruktur yang sangat besar dan tidak cukup dibiayai APBN, OJK akan mengarahkan sumber pembiayaan dari pasar modal.
"Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kita akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," kata Wimboh.
Menurutnya, pemerintah memperkirakan biaya pembangunan program strategis 2015 hingga 2019 sebesar Rp 4.197 triliun. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaanya melalui berbagai produk yang sudah ada.
Pada tahun ini penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai Rp 220 triliun. Sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp 673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp 414,5 triliun serta IPO, right issue, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi sebesar Rp259,44 triliun.
Wimboh juga menjelaskan perkembangan financial technology (fintech) saat ini tumbuh sangat pesat dan membutuhkan regulasi yang tepat seperti dengan pembentukan fintech center.
Sampai September 2017, fintech peer to peer lending telah memberikan pinjaman total agregat sebanyak 63.869 orang atau naik 344,68 % year to date (ytd). Total agregat peminjam sebanyak 157.276 orang atau meningkat 208,8 % ytd.
Sementara total akumulasi pendanaan per September 2017 sebanyak Rp 1,66 triliun atau meningkat 632,58 % ytd, dengan rasio pinjaman macet (NPL) di tahun 2016 0,44% dan 2017 0,84%.
Sampai September 2017 sudah ada 24 (16 lokal dan 8 asing) perusahaan P2P lending yang telah terdaftar dan berijin di OJK. Sementara 31 perusahaan P2P lending masih dalam proses pendaftaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
