Reporter: Annisa Fadila | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Layanan Syariah LinkAja dengan berbagai pihak lintas sektor resmi menandatangani komitmen kolaborasi dalam mendukung implementasi uang elektronik syariah, sebagai wujud dukungan terhadap program Gerakan Nasional Non Tunai.
Bertepatan dengan perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, penandatanganan komitmen kolaborasi ini diselenggarakan bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam acara Perayaan Tahun Baru Islam bersama Layanan syariah LinkAja dan KNES, yang turut disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin.
Dalam memperkuat ekosistem syariah, layanan syariah LinkAja melakukan penandatanganan komitmen kolaborasi dukungan implementasi uang elektronik layanan syariah LinkAja dengan 8 pihak lintas sektor, antara lain Pemerintah Pusat seperti KNEKS, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait pembayaran haji maupun umroh, produk halal, dan zakat, infak, juga sedekah dan wakaf.
Baca Juga: Butuh uang? Ajukan saja pinjaman online di Pegadaian via LinkAja mudah dan praktis
Layanan syariah LinkAja juga melakukan penandatanganan komitmen kolaborasi dengan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), diantaranya Pemda Provinsi Aceh, Pemda Provinsi Sumatra Selatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Pemkot Tasikmalaya, Pemkot Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Lebak, terkait wisata halal dan retribusi daerah syariah. Hal serupa juga dilakukan dengan bank syariah, lembaga zakat, organisasi Islam, perusahaan teknologi finansial, pesantren dan marketplace untuk menjadi mitra pembayaran pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Acara ini merupakan komitmen LinkAja dalam mendukung Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, indeks literasi keuangan syariah nasional di Indonesia pada tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mencapai 8,93%.
Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah nasional pada tahun yang sama hanya 9,1%. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah usaha guna mengembangkan sekaligus meningkatkan ekosistem syariah. Dimana tujuannya agar mempercepat peningkatan indeks literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di Indonesia.
“LinkAja menyadari penguatan dan peningkatan ekosistem syariah berbasis digital merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sinergi berbagai pihak lintas sektor berperan penting. Bertepatan dengan perayaan tahun baru Islam, kami optimis layanan syariah LinkAja dapat mengajak lebih banyak pihak untuk bergabung dalam ekosistem kami,” ujar Haryati dalam siaran resmi (25/8).
