Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi defisit yang makin menganga membayangi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di 2017. Salah penyebabnya adalah banyak peserta yang menunggak iuran.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengakui, jumlah peserta yang menunggak iuran mencapai 10 juta peserta. Mayoritas peserta yang menunggak ini dari segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) alias peserta mandiri.
Sementara peserta penerima upah alias pekerja, lebih disiplin. Sudah lebih dari 90% peserta dari kalangan korporasi membayar tepat waktu. "Di negara lain butuh waktu 10 tahun mencapai rasio tersebut. Di sini kurang dari empat tahun," kata dia.
Agar kolektabilitas bisa meningkat, BPJS Kesehatan memperluas saluran pembayaran. Kemarin, BPJS menjalin kerjasama dengan Bank Permata mendukung pembiayaan invoice financing.
Saat ini, Kemal menyebut BPJS Kesehatan sedang membangun platform digital untuk saluran pembayaran iuran. Ia menyambut baik wacana untuk melibatkan pemerintah daerah dalam membantu menanggung iuran BPJS Kesehatan dari warga masing-masing daerah. "Mekanismenya tergantung pemerintah seperti apa," ungkap dia.
Hingga akhir tahun ini, defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 9 triliun. BPJS Kesehatan akan mendapat tambalan dari pos belanja milik Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 3,6 triliun. Skema ini mengganti suntikan yang semula dari penyertaan modal negara (PMN). "Saat ini, masih dalam proses untuk digunakan menutup defisit di tahun ini," kata Kemal, Jumat (3/11).
Namun Kemal belum bisa menilai potensi defisit dan suntikan dari pemerintah. Dia mengaku iuran dan pembayaran klaim BPJS berjalan dinamis. Sehingga angka pasti defisit hanya bisa dilihat di akhir tahun.
Kemal juga belum bisa memberi gambaran jumlah iuran yang diterima BPJS sampai saat ini. "Masih diaudit. Tapi masih on the track dengan target," kata dia. Sebelumnya, BPJS Kesehatan menargetkan iuran di tahun ini mencapai Rp 80 triliun.
Kemal menambahkan, hingga saat ini iuran masih menjadi masalah dan jadi penyebab defisit. Besaran iuran dinilai tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria ideal. "Sehingga jika iuran tak segera disesuaikan, defisit bakal terus terjadi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
