Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan OJK menggandeng Kementerian Keuangan dalam rangka pengembangan transaksi pasar sekunder surat utang. Dua regulator dan pemerintah bersama dengan beberapa lembaga lain lain membentuk tim pengembangan pasar surat utang (TPPSU).
Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan mengatakan, tugas utama dari tim TPPSU ini adalah untuk mengembangkan transaksi dan likuiditas pasar surat utang di pasar sekunder.
“Selama ini investor mengeluh surat utang yang ada sulit untuk diperdagangkan, oleh karena itu kami berusaha mengembangkan pasar surat utang dengan mengaktifkan transaksi repo,” ujar Loto ketika memberikan sambutan di acara penandatanganan perjanjian dengan KPEI, Senin (20/3).
Sugeng, Deputi Gubernur BI mengatakan, regulator juga akan mengimplementasi Electronic Trading Platform (ETP) untuk transaksi di luar bursa. “Diharapkan ini bisa membuat mekanisme pembentukan harga dari pasar surat utang ini bisa lebih transparan dan meningkatkan efisiensi dan likuiditas yang ada di pasar,” ujar Sugeng.
Sistem ETP ini mempunyai syarat yaitu kliring obligasi negara. Oleh karena itu, BI menunjuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ( KPEI) sebagai penyelenggara kliring atas transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder.
“Penunjukkan KPEI sebagai penyelenggara kliring ini baik yang ditransaksikan di bursa maupun diluar bursa,” ujar Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.
Pengembangan transaksi urat utang di pasar sekunder ini penting karena sebanyak 37% dana pembangunan dipenuhi dari industri keuangan salah satunya adalah penerbitan surat utang.
Diharapkan ke depannya seluruh instrumen surat utang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Tidak hanya ORI, namun juga SBN dan instrumen surat utang lainnya.
Hingga pertengahan Maret 2017 tercatat, total kepemilikan outstanding Surat Berharga Negara atau SBN sebesar Rp 1.895,68 triliun. Untuk total SBN yang ditransaksikan di pasar sekunder selama tahun 2016 tercatat sebesar Rp 7.527 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
