kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.254   88,00   0,48%
  • IDX 5.208   92,57   1,81%
  • KOMPAS100 672   12,86   1,95%
  • LQ45 538   11,30   2,15%
  • ISSI 167   2,35   1,43%
  • IDX30 304   7,00   2,36%
  • IDXHIDIV20 414   11,19   2,78%
  • IDX80 78   1,50   1,97%
  • IDXV30 112   2,42   2,21%
  • IDXQ30 103   2,48   2,47%

Akuisisi saham BTPN, SMCB terkendala administrasi


Rabu, 22 Januari 2014 / 14:19 WIB
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR meyepakati asumsi makro ekonomi 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Proses akuisisi saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) hingga kini belum ada kejelasan. Sebab, sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengeluarkan keputusan apakah memberikan izin atau tidak.

"SMBC masih dalam proses minta persetujuan OJK untuk dapat menjadi pemegang saham di BTPN 40%. Realisasinya tentu menunggu persetujuan tersebut kami terima," kata Direktur Kepatuhan BTPN, Anika Faisal dalam pesan singkat kepada KONTAN, Selasa, (21/1).

Sementara itu, Dewan Komisioner OJK, Nelson Tampubolon mengatakan, proses akuisisi saham itu ada sedikit kendala kecil dalam proses penambahan kepemilikan saham SMBC.

"Kelihatannya masih ada masalah administrasi yang perlu dilengkapi oleh pihak Sumitomo," kata Nelson Tampubolon, Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Pengawas Perbankan, OJK, pada KONTAN, dalam pesan singkat, Rabu, (22/1).

Sayang, Nelson tak menjelaskan lebih jauh. Belum ada kepastian kapan kira-kira keputusan OJK akan keluar.

Sebagaimana diketahui, saat ini komposisi pemegang saham BTPN terdiri dari TPG Nusantara S.a.r.l sebesar 41,0%, SMBC sebesar 24,3%, dan publik sebesar 34,7%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×