kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Bank swasta akan terlibat penyaluran bansos


Jumat, 24 Februari 2017 / 06:15 WIB
Bank swasta akan terlibat penyaluran bansos


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Bisnis laku pandai empat bank pelat merah (BUMN) kembali menjaring berkah dari proyek pemerintah. Kali ini, bank BUMN resmi menjadi penyalur program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Indonesia.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) ini menggunakan kartu kombo atau kartu keluarga sejahtera (KKS) terbitan empat bank. Yakni, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, seluruh bansos disalurkan melalui agen laku pandai empat bank.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo Agus menambahkan, keluarga penerima bansos akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang lebih sederhana dengan registrasi secara kolektif.

Yang jelas, penyaluran bansos membawa berkah dalam bentuk likuiditas murah bagi empat bank BUMN. Gambaran saja, bantuan pangan non-tunai pada 2017 ditargetkan kepada 1,28 juta keluarga dengan total nilai Rp 1,7 triliun.

Jumlah penerima bansos berpotensi meningkat menjadi sekitar 10 juta keluarga pada 2018. Selain dana murah, bank juga berpotensi menyalurkan kredit.

"Data transaksi dapat dijadikan pertimbangan perbankan apabila penerima bansos mulai ingin meningkatkan kegiatan usahanya," imbuh Agus, Kamis (23/2).

Potensi besar dana murah dan kredit ini pun memincut bank swasta. BI menyatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan bagi bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk terlibat sebagai penyalur bansos.

Nantinya, regulator akan menggandeng BPD kemudian bank swasta. "Ada beberapa yang berminat, sudah menanyakan ke kami. Kami sedang proses untuk dokumentasinya," jelas Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×