/2015/01/28/1947395347.jpg "Bankir usul aturan e-money bank & telko dibedakan")
Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Pelaku usaha perbankan penerbit uang elektronik alias e-money mengusulkan, agar aturan terkait e-money yang diterbitkan oleh bank dan perusahaan telekomunikasi dibedakan. Saat ini, aturan yang mengikat ketentuan main e-money berkiblat pada Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor 16/8/2014.
Menurut Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selama ini, bank memang memiliki fungsi sebagai agen pembayaran dan peserta kliring. "Sedangkan, telko tidak. Makanya, harusnya aturannya juga dibedakan," ujarnya kepada KONTAN, Senin (23/11).
Telekomunikasi merupakan perusahaan operator penyedia layanan telekomunikasi. Keunggulannya, telko memiliki jaringan pengguna yang banyak. Namun, untuk e-money, kegiatan usaha ini terbilang masih seumur jagung, sehingga lebih berisiko.
Saat ini, terdapat 20 penerbit e-money. Di antaranya, 9 bank dan 11 penerbit e-money non bank (telko maupun jasa layanan transaksi). Adapun, jumlah e-money yang beredar mencapai lebih dari 43 juta dengan volume sebanyak 450 juta transaksi dan nilai transaksi mencapai Rp 4,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
