Reporter: Roy Franedya, Bernadette Christina Munthe, Kontan |
JAKARTA. Bank Indonesia terus mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperbesar kontribusi dalam membangun perekonomian daerah. Hal ini tertuang dalam cetak biru (blue print) BPD Regional Champion (BRC) yang diharapkan memberikan hasil pada 2014.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, BI menetapkan tiga faktor yang harus dipenuhi BPD. Pertama, ketahanan lembaga keuangan dengan meningkatkan permodalan dan efisiensi agar memberi keuntungan yang memadai. "Permodalan BPD sangat pas-pasan," ujar Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Selasa (21/12) dalam Acara Komitmen Bersama BPD Sebagai Bank Terkemuka.
Untuk membentuk BPD yang kuat, BI akan meminta BPD memiliki modal inti (tier I) rata-rata minimal Rp 1 triliun pada akhir 2014. Sekadar catatan, per September 2010 rata-rata modal inti BPD baru Rp 827,1 miliar, sedangkan rata-rata modal inti perbankan nasional lebih Rp 2 triliun.
BI terus mendorong BPD untuk menambah modal, baik lewat penawaran saham perdana (IPO), injeksi dana segar oleh pemegang saham, dan menerbitkan surat utang jenis subdebt. "Ada 11 BPD yang siap menerbitkan subdebt tahun depan," ujar Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny Erwindia.
BI juga mendorong BPD mengatur rasio Beban Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) maksimal 75%. Dalam tiga tahun terakhir BOPO BPD mencapai 73%-74%. BOPO menunjukkan bank sudah beroperasi secara efisien.
Faktor kedua yang harus dipenuhi BPD adalah peran yang lebih aktif dalam membangun daerah. Dalam program ini, BI akan mendorong BPD memperbesar kredit UMKM melalui kerjasama dengan BPR dengan linkage program maupun menjadi bank apex, bank induk BPR.
Winnie bilang, BI meminta BPD meningkatkan kredit modal kerja dan kredit investasi dan mengurangi kredit konsumtif. Targetnya, pada 2014 portofolio kredit BPD untuk kegiatan produktif mencapai 40% dari total penyaluran kredit. Saat ini rata-rata share kredit produktif BPD dibawah 25%.
Terakhir, ketiga, BI meminta BPD meningkatkan layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap BPD, lewat standarisasi dan peningkatan mutu SDM serta perluasan jaringan kantor.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad mengatakan BI akan mendorong BPD untuk memiliki cabang-cabang hingga ke tingkat kecamatan. Perihal mutu SDM, akan dibentuk pelatihan di Asbanda HRD Center. "Dengan pelatihan ini BPD akan mampu menciptakan produk yang lebih inovatif sehingga mampu bersaing," jelasnya.
Direktur Utama Bank Sumut Gus Irawan mengatakan pihaknya tidak keberatan dalam memenuhi semua permintaan dari BI. Namun, soal penentuan modal perbankan, lebih baik dalam bentuk rasio saja. "Baiknya modal BPD dipatok minimal 15%. Kalau dipatok Rp 1 triliun, akan memberatkan karena tolak ukur BPD bervariasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
