BI Otak-atik Insentif Demi Jaga Likuiditas Perbankan

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan kredit yang lebih pesat dari dana pihak ketiga (DPK) tak pelak membuat likuiditas perbankan kian ketat. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia (BI) turun tangan dengan menyesuaikan sejumlah kebijakan. 

BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026 memutuskan menahan suku bunga acuan di level 5,75%, tetapi menaikkan suku bunga deposito sebesar 25 bps menjadi 5%. 

BI juga menurunkan kewajiban bank menempatkan dana di bank sentral melalui Giro Wajib Minimum (GWM). Mulai 1 November 2026, GWM untuk bank konvensional turun dari 9% menjadi 8%, lalu lanjut turun menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Pun dalam periode yang sama GWM untuk bank syariah turun dari 7,5% menjadi 6,5% lalu lanjut turun menjadi 5,5%. 

Baca Juga: Persaingan Ketat Tekan Premi Asuransi Marine Cargo, Risiko Klaim Meningkat

Penurunan GWM sebesar total 2% secara bertahap ini, menurut Gubernur BI Destry Damayanti, dapat memberikan tambahan likuiditas berarti bagi perbankan. “Artinya akan ada tambahan likuiditas, dalam hitungan kami, sekitar Rp 190 triliun,” sebutnya, Rabu (21/10/2026). 

Seiring itu, BI juga menyesuaikan ulang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang semula total maksimal 6% menjadi 5%. Yang mana, insentif financing channel diturunkan dari maksimal 4% menjadi 3%, sementara insentif pendalaman pasar uang (PPU) tetap 2%. 

Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro bilang penurunan GWM dan KLM secara bersamaan merupakan langkah komprehensif sebagai strategi menjaga stabilitas moneter dan sektor finansial secara terintegrasi. 

Sebab, penurunan GWM mengompensasi penurunan KLM dan di saat yang sama memberi ruang gerak lebih bagi bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor di luar cakupan KLM. 

Langkah BI ini tak lepas dari kondisi likuiditas saat ini. Hingga September 2026, kredit perbankan berhasil tumbuh 13,26% secara tahunan (year-on-year/yoy), melambat tipis dari pertumbuhan 13,65% yoy pada bulan sebelumnya. Sementara kinerja DPK tertinggal, cuman tumbuh 8,22% yoy atau melambat dari pertumbuhan 10,95% yoy pada bulan sebelumnya. 

Sejatinya rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masih naik menjadi 24,08% dari posisi 23,04% pada bulan sebelumnya. Namun begitu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet bilang angka itu merupakan realisasi agregat yang tak menggambarkan kondisi setiap bank. 

“Likuiditas cenderung terkonsentrasi pada bank besar, sedangkan bank menengah dan kecil yang lebih bergantung pada deposito menghadapi tekanan biaya dana lebih kuat,” jelasnya kepada Kontan, Kamis (22/10/2026). 

Menurut Yusuf, kebijakan baru BI dapat mengurangi tekanan biaya dana dan membuka ruang perbaikan margin perbankan. Sebab, dana yang sebelumnya ditempatkan sebagai cadangan tanpa imbal hasil kini dapat dialihkan ke aset produktif. 

Hanya saja, ia melihat dampaknya terhadap pertumbuhan kredit dalam jangka pendek masih terbatas. Sebab, ketersediaan likuiditas tak menjadi apa-apa tanpa permintaan kredit. 

Ia menyoroti fasilitas kredit yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih tinggi sebesar Rp 2.562 triliun atau setara 21,7% plafon kredit tersedia, serta fakta bahwa BI masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan kredit di 8%–12%. “Itu menunjukkan adanya kemungkinan perlambatan dari laju saat ini,” sebutnya. 

Di luar itu, perbankan kompak menyambut pembaruan yang digagas BI. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) sekaligus Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Hery Gunardi bilang penyesuaian GWM dan KLM dapat meningkatkan likuiditas di pasar. 

Hingga Agustus 2026, rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) BRI memang naik menjadi 87,39% dibanding 86,56% pada periode yang sama tahun sebelumnya. “Kami menyambut baik kebijakan BI. Dampaknya, penyaluran kredit bank akan meningkat dan LDR akan lebih baik,” kata Hery kepada Kontan, Kamis (22/10/2026). 

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan sikap serupa. Dalam praktiknya, ia memastikan upaya bank memaksimalkan jumlah insentif yang didapat bakal tetap menyesuaikan kebutuhan nasabah. 

“Kami pasti usahakan menyalurkan kredit ke sektor yang memberikan manfaat bagi bank. Namun tentu saja akan bergantung kebutuhan nasabah kami, terutama yang existing,” jelasnya.

Toh, ia melihat likuiditas bank saat ini masih dalam posisi yang aman. Sebagai gambaran, hingga Agustus 2026 LDR CIMB Niaga ada di posisi 85,04% atau naik dari 82,97% pada tahun sebelumnya. 

Dalam pandangan Direktur Utama Bank Aladin Syariah Koko Tjatur Rachmadi, langkah BI ini menjadi angin segar di tengah gejolak yang dihadapi pasar Indonesia. “Sejak kejadian di pasar saham minggu lalu, saat ini likuiditas perbankan menjadi sangat-sangat ketat,” akunya. 

Kendati begitu, ia masih mengharapkan langkah lanjutan dari regulator untuk mendorong pemulihan likuiditas yang lebih signifikan, sembari di saat yang sama menggerakkan dunia usaha agar lebih bergairah. Sebab, memasuki penghujung tahun, menurutnya perebutan dana di antara pelaku industri perbankan bakal lebih sengit.

Baca Juga: Fintech UKU Ungkap Sejumlah Faktor yang Dapat Pengaruhi Kinerja Laba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News