Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meminta pemerintah melibatkan mereka dalam pengucuran kredit usaha rakyat (KUR). Terutama, KUR yang mengalir kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Sebab, menurut Ketua Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto sudah banyak BPR yang berada di kota kecamatan. "Kami mohon BPR bisa dilibatkan secara langsung dalam penyaluran KUR bagi UKM di daerah," ujar kata Joko Suyanto saat bertemu Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (23/11).
Artinya, kata Joko, secara geografis BPR memang dekat dengan UKM yang basisnya banyak di kecamatan. Cuma, saat ini penyaluran KUR masih didominasi bank umum pemerintah. "Harapannya BPR jadi garda terdepan," kata Joko.
Menurut Joko, Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam pertemuan tadi tidak memberikan arahan soal keinginan BPR terlibat dalam KUR. Dia mengatakan, Wapres hanya meminta BPR dikelola dengan kompetensi dan integritas.
KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Saat ini, pemerintah telah meningkatkan plafon KUR non jaminan dari sebelumnya Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
