CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

BI minta bank umum menggaet BPR


Selasa, 09 November 2010 / 09:56 WIB
BI minta bank umum menggaet BPR
ILUSTRASI. Pabrik kertas PT Sriwahana Adityakarta Tbk


Reporter: Steffi Indrajana, Sofyan Nur Hidayat | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Persaingan yang semakin ketat dengan bank umum dan lembaga keuangan lainnya membuat bisnis bank perkreditan rakyat (BPR) semakin terjepit. Bank umum dan lembaga keuangan terjun ke pembiayaan mikro yang merupakan pasar utama BPR.

Oleh karena itu, BI meminta bank umum bekerjasama dengan BPR agar bisnis BPR tetap hidup. "Begitu pula dengan lembaga lain," kata Deputi Gubernur BI Budi Rochadi dalam pembukaan Musyawarah Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo), Senin (8/11).

Budi berharap, bank tidak hanya memberikan kredit turunan (linkage) ke BPR, tetapi juga memberikan pembinaan. Kerjasama ini bisa menjadi jembatan bagi bank umum untuk menjadi bank induk (apex bank) bagi BPR.

Saat ini bank umum dan lembaga keuangan beramai-ramai terjun ke pembiayaan mikro karena pasarnya luas dan menguntungkan. Makanya, BI memikirkan beberapa opsi. Misalnya, kemungkinan membatasi bank umum ke sektor mikro. "Tetapi, ini merugikan konsumen karena bunga BPR lebih tinggi," tutur Budi.

Memperkuat posisi

Budi bilang, BPR harus melakukan empat langkah untuk memperkuat posisi di masyarakat. Pertama, mereposisi BPR sebagai community bank. Artinya, BPR bisa memenuhi kebutuhan di daerah tempat ia berada.

Ia melihat, BPR saat ini seperti bank umum mini. Padahal seharusnya BPR menjadi bank rakyat (community bank). "Konsep ini akan dimasukkan ke Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang tengah direvisi," lanjutnya.

Kedua, meningkatkan permodalan untuk memperluas jangkauan pelayanan. "Dari 1.700-an BPR, tinggal 15% yang belum memenuhi persyaratan modal," ujar Budi.
Sekadar informasi, persyaratan modal BPR di setiap daerah berbeda-beda. Contohnya, di DKI Jakarta Rp 5 miliar. Di ibukota provinsi Jawa dan Bali, modal minimal BPR Rp 2 miliar. "Di Batam minimal Rp 500 juta, tapi melihat keadaan di sana Rp 10 miliar juga bisa. Ini juga kita masukkan ke API," kata Budi.

Ketiga, menyediakan SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi. Keempat, memperkuat infrastruktur pendukung BPR.

Menurut Ketua DPP Perbarindo Tjuk Supriarto, tren kerjasama dengan bank umum terus meningkat. ContohnyaBank Mega. Sejak Januari 2010, bank milik Chairul Tanjung ini menawarkan kredit UMKM. Untuk menjaring nasabah, Mega bermitra dengan sejumlah BPR di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

“Nilai kredit ke BPR mulai Rp 1 miliar – Rp 50 miliar,” ujar Daniel Budirahaju, Direktur Pelaksana Mega. Bank Mega juga menyalurkan sendiri kredit UMKM melalui 275 unitnya di berbagai daerah, dengan nilai Rp 100 juta - Rp 500 juta. Mega memasang bunga di atas 12% untuk pinjaman tersebut.

Bank Mutiara juga mengincar UMKM . Untuk tahap awal, Mutiara bekerjasama dengan Perbarindo Jawa Tengah. Mutiara menyalurkan pembiayaan ke 101 BPR melalui linkage antara Rp 5 miliar-Rp 10 miliar ke 10 BPR-15 BPR. “Kalau sukses, kami perluas ke Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” tutur Maryono, Direktur Utama Mutiara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×