BSI (BRIS) Siapkan Rights Issue Maksimal 6,8 Miliar Saham

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berencana melakukan penambahan modal melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Dalam rencana tersebut, emiten bank berkode saham BRIS ini bakal menerbitkan maksimal 6,8 miliar saham baru.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (1/10/2026), BSI bakal meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 6 November 2026.

"BSI bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 6.800.000.000 lembar saham Seri B Perseroan," demikian tertulis.

Baca Juga: Bank Mandiri (BMRI) Lunasi Obligasi Rp 2,4 Triliun

Saham baru tersebut bakal diterbitkan dari portepel dan dicatatkan di BEI. Adapun harga pelaksanaan maupun jumlah final saham yang diterbitkan belum ditetapkan dan akan diungkapkan dalam prospektus PMHMETD II.

BSI menyebut seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut, setelah dikurangi biaya dan pengeluaran emisi, akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan guna mendukung pertumbuhan usaha perusahaan.

"Permodalan untuk mendukung bisnis perseroan pada tahun 2027 diproyeksikan meningkat dari Rp 51,07 triliun di tahun 2026 menjadi Rp 64,41 triliun di tahun 2027," ungkap manajemen.

Sejalan dengan penguatan modal tersebut, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BSI diproyeksikan meningkat dari 20,38% pada 2026 menjadi 23,31% pada 2027.

 BSI memandang tambahan modal ini dapat memperkuat kapasitas ekspansi bisnis dan pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan. Penguatan permodalan juga ditujukan untuk mendukung peningkatan kelompok bank berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, BSI menyebut peningkatan modal dalam jangka pendek dapat memengaruhi rasio profitabilitas. Namun, perusahaan berharap profitabilitas dapat pulih secara bertahap seiring dengan penyaluran dana hasil aksi korporasi ke aset produktif.

Di sisi lain, pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD berpotensi mengalami dilusi kepemilikan maksimal 12,85%. Besaran dilusi tersebut masih bergantung pada struktur final dan hasil pelaksanaan PMHMETD II.

BSI menargetkan pelaksanaan PMHMETD II dapat selesai pada kuartal I 2027. Sebelum itu, perusahaan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah memperoleh persetujuan RUPSLB.

BSI menegaskan seluruh informasi mengenai PMHMETD II yang disampaikan saat ini masih berupa rencana. Pelaksanaan aksi korporasi tetap bergantung pada persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News