Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyatakan jatah penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis sejak bulan Juli 2019.
Asal tahu saja, per Juli 2019 lalu BTN telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 503.974 unit dengan nilai kredit sebesar Rp 43,64 triliun.
Di tahun ini, BTN mendapatkan jatah FLPP sebanyak 92.000 unit rumah subsidi dari keseluruhan FLPP sebanyak 100.000 unit.
Melihat permintaan KPR yang masih tinggi di pasar, kini BTN tengah mengatur strategi untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satunya antara lain dengan memberikan dana talangan kepada pemerintah untuk melanjutkan FLPP. Dana yang disetujui oleh kedua pihak yakni sebesar Rp 2 triliun.
Baca Juga: BTN talangi Rp 2 triliun untuk program FLPP tahun 2019
Namun, dana tersebut dibagi dua yakni PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 500 miliar dan sisanya dari likuiditas BTN. Nah, dana tersebut bakal dipakai untuk membiayai 20.000 unit KPR FLPP.
Direktur Keuangan, Tresuri dan Strategi BTN Nixon Napitupulu menjelaskan dari sisi likuiditas BTN tidak mengalami kesulitan jika harus menalangi kebutuhan dana tersebut.
Hanya saja, dalam prakteknya BTN meminta beberapa syarat kepada pemerintah. Antara lain, harus ada penunjukan resmi dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada BTN.
"Selain itu, harus jelas pula hitam di atas putih, kapan akan diganti dana talangannya. Ini sudah kami ajukan ke Menteri Keuangan," terang Budi dalam kunjungannya ke Kontan.co.id, Selasa (15/10).
BTN juga mengajukan syarat lain yakni panduan khusus mengenai audit FLPP agar sesuai dengan program pemerintah.
Kini, pihaknya tengah menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah untuk persetujuan syarat tersebut. Bila tidak ada aral melintang, bank bersandi saham BBTN optimistis skema tersebut bisa dilanjutkan sebelum penghujung 2019.
Kalaupun skema tersebut membutuhkan waktu lama untuk disetujui. BTN tetap memiliki produk KPR khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan bunga 9% yang dibiayai dari likuiditas perusahaan.
Baca Juga: NPL naik, begini alasan dan upaya perbaikan BTN
"Kami bisa dikeluarkan paket, 7% bunga dari nasabah dan 2% subsidi dari pengembang selama dua tahun," ujar Nixon.
Budi menambahkan, pemerintah juga tengah melakukan kajian skema subsidi perumahan baru, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT. Hal ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.
Namun, berbeda dengan FLPP maupun subsidi selisih bunga (SSB) yang membantu meringankan bunga angsuran, BP2BT meringankan dari sisi uang muak hingga 40% atau dengan jumlah maksimal Rp 40 juta untuk pembelian rumah. "Sebenarnya angsurannya tidak jauh beda dengan FLPP tapi dari sisi subsidi uang mukanya," terang Budi.
Kendati demikian, BTN mengakui skema tersebut sulit dijalankan lantaran diperlukan sertifikat layak fungsi (SLF) yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemda). "150 lebih Pemda menolak mengeluarkan itu," katanya.
Selain itu, BP2BT juga mengharuskan penerima subsidi memiliki tabungan selama enam bulan, padahal rata-rata pembangunan perumahan MBR sekitar tiga bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
