Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Pansel DK OJK) telah mengumumkan 21 nama calon pimpinan OJK. Meski integritas, kapasitas, dan pengalaman dewan komisioner OJK ini masih memiliki tantangan besar.
Ekonom dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menyatakan pimpinan yang baru harus bisa mewujudkan cita-cita didirikannya OJK dalam percepatan reformasi sektor keuangan secara terintegrasi. Terlebih regulator jasa keuangan ini mengawasi dan membuat kebijakan sektor perbankan, industri keuangan non bank (IKNB), dan pasar modal.
“Dulu cita-cita pengawasan secara integrasi, tetapi ini belum sepenuhnya jalan, ketiga sektor masih jalan sendiri2. Ini harus dipercepat. Sehingga perbaikan Undang-Undang OJK harus dilakukan karena menyangkut decision making di OJK,” ujar Piter kepada Kontan.co.id pada Senin (7/3).
Ia melihat, keputusan tertinggi ada di Kepala Eksekutif Pengawas di setiap sektor, bukan di Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia menilai, sistem ini menjadikan proses membuat kebijakan di OJK tidak sempurna.
Baca Juga: Ini Harapan Manajer Investasi Terhadap Calon Ketua OJK
Misalnya, persoalan di perbankan, maka keputusannya ada di Kepala Eksekutif di perbankan, bukan di Ketua Dewan Komisioner. “Persoalan ini sudah dikeluhkan sejak awal oleh Ketua Dewan Komisioner OJK pendahulu Muliaman D Hadad. Lalu juga dikeluhkan oleh Wimboh Santoso,” tambahnya.
Terkait persoalan lain seperti peralihan ke perbankan digital maupun semrawutnya persoalan di industri asuransi, Piter menilai, bila persoalan pembuatan keputusan OJK ini tuntas, maka masalah lainnya bisa diselesaikan dengan baik.
Menurut Piter, sistem kebijakan yang lebih efektif diterapkan di Bank Indonesia yang terdiri dari Gubernur BI dan Dewan Gubernur BI. Sebab, Gubernur BI memiliki kekuasaan yang besar seperti hak veto yang bisa menggugurkan keputusan dewan gubernur.
Kendati demikian, ia berpendapat hasil akhir dari pansel yang jumlahnya 21 ini sudah yang terbaik. Baik dari sisi integritas, kapasitas, dan pengalaman kerja.
“Siapa saja yang terpilih menurut saya itu sudah yang terbaik, tinggal, Presiden suka dan merasa cocok yang mana, begitupun DPR pilih yang mana. Jokowi akan pilih dua calon DK, yang nanti akan dipilih satu oleh DPR. Jadi dari ketiga ini sudah tidak ada lagi istilah tidak ada yang baik,” tuturnya.
Baca Juga: Ini Harapan IKNB kepada Calon Ketua Dewan Komisioner OJK ke Depan
Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Information and Applied Technology, Dody Dalimunthe menyatakan pelaku jasa asuransi sangat berharap besar kepada komisioner OJK ke depan, agar pengaturan dan pengawasan dapat dilakukan efektif agar industri asuransi menjadi sehat serta memberikan kontribusi bagi perekonomian negara.
Untuk itu sistem pengaturan dan pengawasan harus terintegrasi dengan sektor lain dalam mendongkrak literasi dan perlindungan konsumen. Harus adaptif pada perubahan dinamika industri yang sangat cepat. “Mendukung perhatian ke insurtech dan ekonomi digital. Juga mendukung dan menjadi pelopor isu-isu global seperti keuangan berkelanjutan dan green economy," tambahnya.
Ia menyatakan pekerjaan rumah (PR) bagi komisioner OJK tentunya membawa lembaga ini menjadi pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan kredibel. Sehingga bisa mewujudkan industri jasa keuangan yang tangguh, tumbuh, dan berkelanjutan.
