kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Gara-gara corona, OJK bisa paksa konsolidasi LJK dan beri sanksi pidana


Rabu, 01 April 2020 / 13:18 WIB
Gara-gara corona, OJK bisa paksa konsolidasi LJK dan beri sanksi pidana
ILUSTRASI. Sejumlah peserta menyimak paparan Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tris Yulianta sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital di ruangan OJK 'Innovation Center for Digital Financial Technology' (I


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat perluasan kewenangan untuk memaksa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melakukan konsolidasi.  Ketentuan ini tertuang dalam Perppu 1/2020 tentang yang baru saja terbit Selasa (31/3) malam malam.

Beleid tersebut mengatur soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca Juga: Bank Indonesia berpeluang biayai defisit APBN karena wabah corona, caranya?

Dalam pasal 23 ayat (1) huruf a OJK dapat memberikan perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi.

Sebagai perbandingan di sektor perbankan, sebelum beleid ini terbit, sejatinya OJK juga punya kewenangan serupa namun intervensinya tidak sedalam itu.

Dalam POJK 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum misalnya konsolidasi dapat dilakukan atas dasar tindakan pengawasan OJK.

“Yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah tindakan pengawasan OJK yang dilakukan dengan mengimbau atau mendorong satu atau lebih bank untuk melaksanakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat kepada Kontan.co.id belum lama ini.

Baca Juga: Kalau perlu, LPS akan jamin simpanan di atas Rp 2 miliar

Adapun dalam Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2) Perppu 1/2020, ada sejumlah sanksi pidana yang bisa dikenakan bagi setiap orang yang sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat ketentuan tersebut.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×