Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membukukan pembengkakan utang termasuk kredit ke perbankan. Bahkan, perusahaan pelat merah itu mengalami kesulitan membayar kewajibannya.
PT Perkebunan Nusantara (Persero) alias PTPN memiliki total utang mencapai Rp 43 triliun. Belum lagi Garuda yang mengalami darurat likuiditas, begitupun dengan BUMN Karya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Erick mengungkapkan, utang yang menggunung di BUMN kebanyakan adalah utang lama. Erick pun meminta dukungan parlemen untuk memastikan restrukturisasi utang yang dijalankan oleh sejumlah perusahaan plat merah tidak sekadar untuk menunda persoalan semata.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan non performing loan (NPL) kredit ke BUMN sebesar 0,62% per September 2021. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto menyebut, angka tersebut membaik apabila dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu (2020) sebesar 1,32%.
Baca Juga: Sequis Life gandeng J Trust Bank untuk luncurkan produk baru
“Strategi BRI dalam pengelolaan NPL yakni preventif dan antisipatif. Langkah2 yang dilakukan perseroan dalam menjaga kualitas kredit yang disalurkan diantaranya membentuk cadangan yang cukup. Juga melakukan stress test dan melakukan review portofolio secara berkala, serta melakukan monitoring secara intensif,” ujar Aestika kepada KONTAN pada Rabu (15/12).
BRI telah menyalurkan kredit korporasi ke perusahaan BUMN dengan total nilai Rp 80,9 triliun. Nilai ini tercatat terkontraksi 7,5% yoy dibandingkan posisi yang sama tahun lalu Rp 86,7 triliun. Sebesar 20,5% disalurkan kepada sektor konstruksi, 19,9% kepada sektor kelistrikan, gas dan air, serta 8,4% kepada sektor transportasi.
Adapun Bank Mandiri mencatatkan total portofolio kredit BUMN Karya mencapai Rp 18 triliun hingga September 2021. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha menyatakan sebagai upaya antisipasi penurunan kualitas kredit, Bank Mandiri melakukan penguatan monitoring atas progres penyelesaian proyek yang dibiayai.
“Juga memastikan termin pembayaran serta perlakuan restrukturisasi pada beberapa debitur BUMN Karya. Per September 2021 pencadangan debitur BUMN Karya mencukupi sesuai tingkat risiko masing-masing debitur sesuai PSAK 71,” ujar Rudi kepada KONTAN.
Mandiri juga telah menyiapkan pencadangan dengan nilai yang memadai. Bank Mandiri membukukan biaya pencadangan atau provisi naik 4,7% yoy dari Rp 15,69 triliun menjadi Rp 16,43 triliun.
Baca Juga: OJK akan utamakan investor lokal ambil alih bank kecil berkinerja bagus
Bank Mandiri menyadari pentingnya sektor infrastruktur sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi. "Kami mendukung seluruh pelaku di sektor infrastruktur ini, termasuk BUMN karya yang menjadi kontraktor proyek infrastruktur negara,” papar Rudi.
Maka, Bank Mandiri memberikan kredit di sektor konstruksi secara prudent, untuk mendukung proyek infrastruktur yang telah menjadi program pemerintah atau Proyek Strategis Nasional. Secara kualitas, non performing loan (NPL) sektor konstruksi tetap terjaga baik.
Sedangkan Bank BNI mencatatkan total eksposur kredit ke Garuda Group Rp 5,2 triliun per September 2021. Pembiayaan itu terdiri dari Rp 2,3 triliun untuk induk perusahaan dan sekitar Rp 2,8 triliun kepada anak perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat. Sementara sisanya kepada anak perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman (Food & Beverage).
