Ini isi POJK mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan

Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi beleid mengenai Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Aturan ini sebelumnya tertuang dalam POJK No. 34/POJK.03/2018. Seiring perubahan dinamika industri, OJK melakukan perubahan atau amandemen aturan itu dengan merilis POJK No. 14/POJK.03/2021.

“POJK ini berlaku untuk sektor perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal, yang merupakan amandemen dari POJK existing mengenai Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.03/2018,” ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo dalam pernyataan tertulis pada Kamis (19/8).. 

Amandemen tersebut dititikberatkan untuk lebih memperkuat upaya penanganan permasalahan LJK melalui penambahan cakupan permasalahan serta upaya dalam percepatan penanganan permasalahan sehingga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, antara lain mencakup aspek integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan atau kompetensi. 

Baca Juga: Perkuat pengawasan bank, OJK rilis 3 POJK hari ini

Sejumlah penambahan ketentuannya, pertama, cakupan penilaian kembali pihak utama (pengendali, pengurus, pejabat eksekutif) termasuk sanksi larangan tidak lulus. Kedua, percepatan proses dalam tahapan penilaian kembali pihak utama dan permintaan tanggapan dari pihak utama dapat kurang dari 10 hari kerja. 

Ketiga, pihak utama yang tidak lulus dalam penilaian kembali diperlakukan sebagai pihak terkait sesuai aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Selanjutnya: Ini poin penting dalam POJK No 12 tahun 2021 tentang Bank Umum

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News