Reporter: Muhammad Fatih | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya eskalasi penipuan digital yang memicu estimasi kerugian hingga Rp 104,3 triliun dalam setahun mendorong mayoritas masyarakat Indonesia mendukung lembaga keuangan untuk menerapkan penundaan transaksi mencurigakan secara otomatis.
Country Manager Mastercard untuk Indonesia dan Timor-Leste sekaligus Wakil Ketua Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Aileen Goh menilai meningkatnya konektivitas ekonomi digital turut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melancarkan penipuan lintas platform, lembaga, sektor, hingga negara.
Berdasarkan laporan State of Scams in Indonesia 2026 yang disusun GASA bersama Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) terhadap 1.160 responden dewasa, sebanyak 58% konsumen sebenarnya yakin mampu mengenali penipuan dan 98% aktif memeriksa penawaran mencurigakan.
Baca Juga: Industri Perbankan Perkuat ESG, Bank Woori Saudara Memperkuat Praktik Keberlanjutan
Namun, tingginya kewaspadaan individu tersebut belum cukup menahan kerugian karena 75% kasus penipuan yang memicu kerugian finansial melibatkan interaksi selama satu hari atau lebih.
“Selama ini, tanggung jawab untuk mengenali penipuan dan melindungi diri dari berbagai modus kejahatan digital terlalu sering dibebankan kepada konsumen. Namun, seiring dengan semakin canggihnya modus penipuan, edukasi dan kesadaran masyarakat saja tidak lagi cukup,” kata Ketua GASA Indonesia Chapter sekaligus Direktur dan Chief Legal & Regulatory Officer IOH Reski Damayanti di acara State of Scams in Indonesia 2026, Selasa (17/11/2026).
Rentang interaksi pelaku penipuan yang berlangsung minimal sehari tersebut membuka celah deteksi dini bagi lembaga keuangan, operator telekomunikasi, dan platform digital.
Sejalan dengan itu, survei GASA mencatat 74% responden mendukung lembaga keuangan untuk secara otomatis menunda transaksi apabila terdeteksi indikasi penipuan, serta 78% mendukung operator telekomunikasi dan platform pesan memblokir panggilan maupun pesan mencurigakan secara otomatis.
Dukungan publik juga mengarah pada tata kelola penindakan dan perlindungan nasabah, di mana 60% responden menyetujui pertukaran informasi secara real-time antara bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan aparat penegak hukum, sementara 51% menilai bank perlu memiliki kerangka kerja (framework) yang jelas ketika sistem keamanan gagal melindungi konsumen.
Urgensi penguatan perlindungan tersebut kian mendesak mengingat dampak penipuan tidak hanya menggerus sisi finansial masyarakat.
“Dampak penipuan di Indonesia jauh melampaui estimasi kerugian finansial yang mencapai Rp104,3 triliun dalam satu tahun. Lebih dari tiga perempat korban mengaku bahwa pengalaman tersebut turut memengaruhi kesejahteraan mental mereka, sementara hampir setengahnya pernah menjadi korban penipuan lebih dari satu kali,” ujar APAC Director GASA Brian Hanley.
Untuk menekan celah kejahatan pada sistem pembayaran, laporan GASA turut menyoroti peluang perluasan teknologi keamanan yang telah terbukti efektif.
Di Indonesia, kartu pembayaran tercatat hanya mencakup 7% dari seluruh saluran pembayaran yang dilaporkan dalam kasus penipuan, lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia yang mencapai 18%.
Ke depan, adopsi teknologi seperti dynamic tokenization, keamanan berbasis cip, dan autentikasi multifaktor dinilai krusial untuk diperluas ke berbagai kanal pembayaran digital, seiring penguatan pertukaran informasi lintas sektor dan edukasi keamanan siber.
Baca Juga: DP 0% Kredit Mobil dan Motor Diperpanjang, Pembiayaan Multifinance Bisa Tumbuh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)