Reporter: Benediktus Krisna Yogatama | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Lesunya perekonomian nasional berdampak pada Jamkrindo. Perseroan pelat merah ini harus menanggung peningkatan klaim sebesar 42% pada Juli lalu, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka klaim yang harus dibayar oleh Jamkrindo hingga Juli 2013 adalah Rp 484,2 miliar. Klaim tersebut merupakan total tanggungan seluruh produk Jamkrindo.
Adapun layanan Jamkrindo meliputi penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR, seperti kredit mikro, kredit komersial, konstruksi, hingga bank garansi.
Bakti Prasetyo, Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Jamkrindo, mengatakan klaim meroket karena kondisi sistemik perekonomian nasional. "Kondisi perekonomian buruk dan kurang kondusif, harga BBM naik, inflasi dan nilai tukar melemah, menyebabkan debitur gagal bayar," jelasnya.
Maka dari itu, ia mengimbau perbankan agar lebih selektif lagi memberikan pinjaman kepada nasabah mereka. Di satu sisi, Bakti mengatakan pihaknya akan memperkuat supervisi kepada perbankan dan debitur agar mengurangi risiko gagal bayar.
Adapun hingga Juli 2013 total penjaminan Jamkrindo mencapai Rp 30,8 triliun. Rinciannya, penjaminan KUR sebesar Rp 13,6 triliun, ditambah penjaminan non-KUR sebesar Rp 17,2 triliun.
Jamkrindo menargetkan, penjaminan KUR sampai akhir tahun nanti sebesar Rp 18 triliun. Sedangkan penjaminan non-KUR diharapkan tumbuh menjadi Rp 35 triliun.
Total pendapatan penjaminan Jamkrindo pada Juli 2013 sebesar Rp 780,6 miliar, atau tumbuh 37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Target perusahaan, hingga akhir tahun nanti, perusahaan mengantongi pendapatan Rp 1,25 triliun.
Aset Jamkrindo masih akan meningkat. Saat ini, perusahaan sedang menunggu pencairan Penanaman Modal Negara (PMN). Jamkrindo akan menerima 56% dari dana PMN sebesar Rp 2 triliun, atau sekitar Rp 1,12 triliun. "Pencairan dana akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Herry Sidharta, Direktur Operasi Jamkrindo.
Saat ini perseroan menempatkan 80% investasi di deposito. Sebelumnya regulator meminta lembaga penjaminan menempatkan 25% investasi mereka di pasar modal. "Masuk akal karena untuk meningkatkan investasi, harus ke pasar modal," ujar Bakti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
