Kondisi Fiskal Daerah Turut Pengaruhi Kinerja Aset Industri Penjaminan

Reporter: Ade Priyatin | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencatatkan penurunan pada kinerja aset industri penjaminan sebesar 3,05% secara tahunan menjadi Rp45,83 triliun pada Juni 2026.

Koreksi yang terjadi hingga semester I-2026 membuat industri penjaminan kian sulit mengejar target pertumbuhan aset sebesar 14%-16% yang ditetapkan OJK.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet kinerja industri penjaminan masih tertekan akibat tingginya risiko klaim.

Hal ini terlihat dari angka imbal jasa penjaminan (IJP) yang tumbuh 18,34%, tetapi klaim justru tercatat ikut naik sebesar 20,87%.

Baca Juga: Laba Asuransi Jiwa Konvensional Melonjak 75,36% per Juni 2026

"Artinya bisnis baru tetap berjalan, namun peningkatan klaim menggerus akumulasi aset sehingga pertumbuhan industri masih tertahan," ujarnya kepada Kontan, Kamis (6/8/26).

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah juga dinilai ikut memengaruhi kinerja industri penjaminan. Saat ini sejumlah pemerintah daerah tengah menghadapi ruang fiskal yang sempit karena adanya penyesuaian transfer ke daerah dan meningkatnya belanja pegawai.

Hal ini membuat perusahaan penjaminan daerah (jamkrida) sulit membuat dukungan terhadap kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan proyek produktif jadi lebih terbatas. Ini karena perusahaan jamkrida banyak bergantung pada program pembiayaan daerah sehingga saat kredit UMKM dan proyek menyempit, maka kapasitas penjaminan ikut berkurang.

Meski begitu, dampaknya dinilai akan berbeda di setiap daerah karena kondisi fiskal juga bergantung pada kekuatan pendapatan asli daerah.

Ke depannya, Yusuf mencermati kalau kinerja aset industri penjaminan bisa berpeluang membaik meski tidak begitu besar.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini memandang target pertumbuhan aset di kisaran 5%-8% lebih realistis untuk diusahakan hingga akhir tahun ini.

Sejalan dengan itu, Yusuf juga merasa target tersebut lebih realistis untuk diraih dengan catatan tetap memperhatikan peningkatan volume penjaminan baru, perbaikan kualitas portofolio agar rasio klaim menurun, dan pemulihan permintaan kredit produktif, terutama UMKM.

"Tanpa percepatan penyaluran KUR dan pembiayaan sektor riil, target awal OJK akan sulit dicapai meskipun tetap penting sebagai arah kebijakan," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa optimalisasi skema penjaminan berlapis yang melibatkan Jamkrida, Jamkrindo, dan penjaminan ulang bisa memperluas kapasitas penjaminan sekaligus menyebar risiko.

Di saat yang sama, industri perlu melakukan sinergi dengan perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memperkuat rantai pasok melalui proses underwriting yang selektif.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga diversifikasi penjaminan hijau dan pembiayaan berbasis ekosistem sebagai sumber pertumbuhan baru.

Namun ia menegaskan, prospek industri penjaminan tetap sangat bergantung pada pemulihan permintaan kredit produktif dan kemampuan pemerintah menjaga ruang fiskal.

Baca Juga: Prudential Indonesia Terapkan AI Mulai Sisi Operasional hingga Pengelolaan Risiko

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News