Kredit Sindikasi Melonjak 36,9%, Tembus Rp 456 Triliun hingga Awal Oktober 2026

Reporter: Aura Putri | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran pembiayaan melalui kredit sindikasi menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun berjalan. Nilai transaksi yang melibatkan perbankan sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) telah mencapai US$ 25,51 miliar atau sekitar Rp 456 triliun hingga 1 Oktober 2026.

Berdasarkan Bloomberg League Table Reports, terdapat 49 kesepakatan kredit sindikasi dari sisi MLA dengan nilai US$ 25,51 miliar. Nilai tersebut meningkat 36,9% secara tahunan (year on year/YoY).

Pertumbuhan kredit sindikasi terutama ditopang oleh pembiayaan di sejumlah sektor padat modal, seperti infrastruktur, energi, pertambangan, manufaktur, hingga data center.

Dari total transaksi tersebut, sektor energi mencatat nilai kesepakatan sebesar US$ 5,36 miliar. Kemudian sektor pertambangan mencapai US$ 4,76 miliar, infrastruktur dan transportasi US$ 4,43 miliar, serta data center sebesar US$ 1,75 miliar.

Dari sisi bank penyalur yang tercatat dalam daftar MLA, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) berada di posisi teratas dengan nilai partisipasi mencapai US$ 4,23 miliar melalui 20 proyek sindikasi.

Baca Juga: OJK: Digitalisasi dan Keamanan Jadi Kunci Pengembangan Bank Syariah

Pembiayaan BNI tersebut mencakup berbagai proyek di sektor infrastruktur, energi, pertambangan, industri, pariwisata, agroindustri hingga data center.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk menempati posisi kedua dengan nilai partisipasi US$ 3,67 miliar dalam 19 proyek. Posisi berikutnya ditempati PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan nilai US$ 2,40 miliar pada 14 proyek.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatat nilai partisipasi sebesar US$ 1,54 miliar dalam 13 proyek. Kemudian United Overseas Bank (UOB) sebesar US$ 1,31 miliar pada 9 proyek dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) sebesar US$ 948,60 juta pada 7 proyek.

Kebutuhan Modal Besar

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pertumbuhan kredit sindikasi masih didorong oleh kebutuhan pembiayaan proyek berskala besar. Menurutnya, skema sindikasi menjadi pilihan perbankan untuk membiayai proyek tersebut sekaligus membagi risiko, terutama ketika biaya dana masih tinggi.

“Infrastruktur, pertambangan, dan data center memiliki karakter yang serupa. Ketiganya membutuhkan modal besar, tetapi menawarkan arus kas yang relatif dapat diproyeksikan,” ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (4/10/2026).

Yusuf menjelaskan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur turut berasal dari proyek energi, ketenagalistrikan dan logistik. Di sektor pertambangan, permintaan kredit masih ditopang oleh agenda hilirisasi serta pembangunan smelter.

Baca Juga: Aset Industri Penjaminan Turun 5,17%, Asippindo Optimistis Pulih pada Kuartal IV-2026

Sementara itu, pertumbuhan industri data center tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan komputasi kecerdasan buatan dan digitalisasi yang mendorong investasi pada infrastruktur teknologi.

Infrastruktur Jadi Penopang

Memasuki akhir tahun, Yusuf memperkirakan sektor infrastruktur masih menjadi penopang utama kredit sindikasi dari sisi volume. Hal tersebut didukung pipeline proyek yang relatif lebih tebal, khususnya pada sektor energi, ketenagalistrikan dan logistik.

Sektor pertambangan juga dinilai masih memiliki ruang untuk tumbuh. Namun, pembiayaan di sektor ini lebih sensitif terhadap pergerakan harga komoditas sehingga prospeknya dapat berubah mengikuti kondisi pasar.

Meski mencatat pertumbuhan yang kuat hingga awal Oktober, Yusuf memperkirakan laju kredit sindikasi akan mulai melambat menjelang akhir 2026.

Pasalnya, sejumlah transaksi berskala besar telah terealisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat basis perbandingan atau base effect pada akhir tahun menjadi relatif tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News