Mastercard Strive Indonesia Catat Kredit UMKM Masih Terbatas, Apa Sebabnya?

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Setelah tiga tahun berjalan, Mastercard Strive Indonesia, program pemberdayaan UMKM hasil kerja sama Mastercard dengan stakeholder Indonesia, berhasil menjangkau 500.000 pengusaha UMKM di Indonesia. Namun, ada catatan penting soal pembiayaan usaha. 

Mastercard Strive Indonesia merupakan sebuah inisiatif untuk mempersiapkan UMKM agar dapat memaksimalkan kesuksesan di era ekonomi digital. Program ini melibatkan Mastercard Center of Inclusive Growth, Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan Mercy Corps Indonesia. 

Diluncurkan pada April 2023 lalu, Mastercard Strive berhasil memperluas akses terhadap kredit dengan memfasilitasi sekitar Rp 140 miliar pinjaman mikro untuk lebih dari 26.500 UMKM. Hasil itu dicapai melalui kolaborasi dengan 17 penyedia layanan keuangan. 

Baca Juga: Kinerja Bank Tetap Moncer Meski Rasio Biaya Operasional Meningkat

Namun, laporan barometer terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pengambilan kredit formal oleh UMKM masih terbatas, bahkan konsisten turun sejak program ini pertama kali diluncurkan. 

Rinciannya, pada 2023 terdapat 33% pengusaha UMKM bimbingan Mastercard Strive yang mengakses kredit formal. Namun, pada 2024 komposisinya turun menjadi 27%, lalu kembali turun pada 2025 menjadi 20%. 

Laporan itu menyebut banyak pengusaha masih bergantung pada pemberi pinjaman informal dengan pertimbangan suku bunga tinggi di perusahaan pembiayaan formal. Selain itu, persyaratan jaminan dan hambatan budaya juga menjadi faktor pemberat laju kredit formal UMKM. 

Lebih lanjut, pengusaha perempuan mencatat pengambilan kredit yang lebih rendah meskipun pola kepemilikan usaha kuat. Rinciannya, 16% usaha yang dipimpin perempuan melaporkan mengakses kredit, dibandingkan 20% yang dipimpin laki-laki dan 26% yang dipimpin bersama. 

Dalam laporan disebutkan, ini mencerminkan hambatan dari sisi penawaran dan kehati-hatian finansial yang tertanam secara sosial. Dus, inisiatif yang terarah seperti Mastercard Strive menjadi lebih penting, terutama untuk meningkatkan akses kredit bagi pengusaha perempuan.

Senior Vice President Social Impact Mastercard Center for Inclusive Growth, Subhashini Chandran, menyebutkan pada dasarnya usaha kecil di Indonesia beralih ke digital lebih cepat ketimbang perkembangan kapabilitasnya. Pun, kesenjangan dalam kesadaran AI, keamanan digital, dan akses dukungan bisnis bisa kian lebar jika tak ditangani secara kolektif. 

“Tiga tahun terakhir telah menunjukkan bahwa ketika penyelarasan pemerintah bertemu dengan inovasi sektor swasta dan kepercayaan tingkat komunitas, kita dapat membangun ekosistem UMK yang lebih kuat dan siap menghadapi masa depan,” ujarnya dalam peluncuran laporan barometer, Rabu (25/2/2026). 

Pemerintah Dorong Kemudahan Akses

Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa penguatan UMKM memerlukan tindakan yang konkret dan terkoordinasi yang memberikan hasil di lapangan. 

Baca Juga: Bank Mandiri Pastikan Kanal Digital Beroperasi Optimal Layani Saat Libur Lebaran

Selain melalui program pendampingan dan pelatihan dalam Mastercard Strive Indonesia, pemerintah juga berkomitmen memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah. Salah satunya dengan menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). 

Pada 2026, pemerintah menyiapkan total plafon KUR sebesar Rp 279,53 triliun. Untuk diketahui, jumlah itu turun tipis dari Rp 286,61 triliun untuk tahun penuh 2025. Tahun lalu, realisasi KUR mencapai Rp 270,08 triliun atau 96,4% dari target. 

Selain KUR, Ferry bilang pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan baru tahun ini untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif. Salah satunya dengan pelonggaran akses kredit perdagangan berorientasi ekspor. 

“Misalnya kalau sebelumnya sektor perdagangan itu kita batasi hanya dua kali. Nah di 2026 kalau dia perdagangan dan berorientasi ekspor, itu tidak kita batasi. Selama dia masih punya usaha, dia masih mau berkembang, itu silakan mau akses kredit,” jelas Ferry. 

Tak cuman sektor perdagangan, sektor produksi yang sebelumnya dibatasi empat kali pengambilan kredit juga bakal diperluas. “Sepanjang dia punya produksi, mau berusaha, kita bebaskan untuk meningkatkan akses (kredit),” imbuh Ferry. 

Selain itu, dari sisi penjaminan, pemerintah juga bakal menambahkan klasifikasi hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai agunan tambahan. Ferry bilang ini kebijakan ini juga bakal diperkuat dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengatur tata cara penilaian dan valuasi HAKI sebagai underlying kredit. 

Selanjutnya: Bakrie Capital Jadi Investor Baru Genggam 6% Saham Astrindo (BIPI), Harga Naik 17,8%

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (26/2), Provinsi Ini Diguyur Hujan Sangat Lebat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News