Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA.Total nilai undisbursed loan atau fasilitas kredit di perbankan nasional yang belum ditarik oleh debitur alias sampai akhir Mei lalu memang cukup tinggi. Nilainya sekitar Rp 479 triliun. Tapi, nilai kredit mubazir riil ternyata baru sebesar Rp 142,2 triliun.
Kredit mubazir riil ini adalah kredit yang sudah menjadi komitmen (commited), tapi menjadi mubazir karena belum dimanfaatkan debitur. Nah, sisanya sekitar Rp 336,7 triliun adalah kredit yang belum memiliki komitmen (uncomitted) atau masih dapat dibatalkan oleh bank.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D. Hadad menuturkan, pemberlakuan aturan PSAK 50/55 dan standar Basel II dalam pelaporan bulanan bank umum berimbas pada perubahan pencatatan terkait nilai undibursed loan ini.
"Sekarang dibedakan komitmen dan belum komitmen. Yang sudah komitmen tidak bisa dibatalkan oleh bank. Sedangkan yang belum bisa batal kalau kondisi calon debitur tidak memenuhi syarat," jelasnya, Senin (6/7).
Angka undisbursed loan sendiri biasa menjadi salah satu indikator bergerak tidaknya perekonomian. Penyebab kredit mubazir paling banyak adalah debitur yang menunda pencairan fasilitas kredit yang sudah disetujui dan disediakan bank. Alasannya, bisa karena lesunya bisnis si debitur atau debitur memilih memanfaatkan pendanaan internal untuk memutar roda bisnisnya. Alasan lain, masih tingginya bunga kredit bank.
Pola pencatatan dengan prinsip PSAK 50/55 yang membedakan jenis undisbursed loan lebih detail, menurut BI, memudahkan stakeholder membaca data perbankan.
Menurut bankir, pada prinsipnya bank mengharapkan debitur memakai seluruh fasilitas kredit mereka. Namun, kenyataannya ini jarang terjadi. "Paling digunakan 80%-90%, jarang sampai 100%," kata Direktur Bank PT Bank OCBC NISP Tbk Rama Pranata Kusumaputra, Selasa (6/7).
Di OCBC NISP, undisbursed loan-nya mencapai 30%. Tapi, dia mengaku tak ingat sektor-sektor penyumbang terbesar. "Cukup merata di semua sektor," ujarnya.
Kebanyakan, kredit belum terpakai disumbang sektor infrastruktur, seperti jalan tol. Ini karena banyak proyek jalan tol terkendala proses pembebasan tanah. Dus, komitmen yang sudah diteken pun belum bisa cair.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
