Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, pada 19 November 2026.
Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah BPR LPN Labuh Gunung gagal melakukan upaya penyehatan, terutama dalam mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas.
Dalam siaran pers, dikutip Jumat (20/11/2026), OJK menyatakan bahwa pencabutan izin usaha BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: BTN Minta Pemerintah Perpanjang Pengembalian Dana SAL hingga Desember 2027
Sebelumnya, OJK telah menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025. Penetapan tersebut dilakukan lantaran bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12%.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR).
OJK menegaskan, pengurus dan pemegang saham telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya terkait permasalahan permodalan dan likuiditas, namun upaya tersebut tidak berhasil.
Penetapan status BDR tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Selanjutnya, berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, LPS menetapkan penanganan BPR LPN Labuh Gunung melalui likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.
Menindaklanjuti permintaan LPS, OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung berdasarkan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023.
Baca Juga: Obligasi Daerah Dianggap Ciptakan Investasi Baru, Bukan Sekadar Tambal APBD
Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
OJK mengimbau nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)