kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

OJK dan perbankan pastikan debitur KPR berhak dapat restrukturisasi


Senin, 06 April 2020 / 19:46 WIB
OJK dan perbankan pastikan debitur KPR berhak dapat restrukturisasi
ILUSTRASI. Nasabah terlihat di dekat pintu?kantor cabang Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Selasa (3/7). OJK dan perbankan pastikan debitur KPR berhak dapat restrukturisasi. KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mayoritas bank umum di Tanah Air sudah mulai menerapkan aturan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan kelonggaran kredit ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Countercyclical.

Singkatnya, seluruh debitur perbankan yang nilai kreditnya di bawah Rp 10 miliar diperkenankan untuk mengajukan dan mendapatkan keringanan kredit, apabila sumber pendapatannya terkena dampak penyebaran virus corona (Covid-19). Nah, pelonggaran kredit ini rupanya juga berlaku untuk debitur kredit pemilikan rumah (KPR).

Baca Juga: Belum penuhi ketentuan modal, OJK dorong multifinance bermodal cekak untuk merger

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, KPR juga termasuk ke dalam jenis kredit yang bisa direstrukturisasi, apabila debitur memang terdampak dari virus corona. "Kalau (KPR) ini terimbas dari Covid-19 ini, baik langsung atau tidak langsung masuk lah (ke reskturisasi kredit)," kata dia dalam video conference, Minggu (5/4) lalu.

Pun, Kepala Eksekutif Perbankan OJK Heru Kristiyana juga membenarkan hal tersebut dan menegaskan bahwa restrukturisasi ini berlaku untuk seluruh kredit selama sesuai dengan penilaian debitur oleh tiap-tiap perbankan. Memang, ada beberapa penilaian yang mesti dilakukan pihak bank kepada debitur yang berpotensi mendapat keringanan.

Setidaknya ada tiga poin, pertama prospek usaha debitur, profil risiko debitur dan riwayat ketepatan pembayaran. Nah, seluruh aspek penilaian ini diserahkan sepenuhnya ke pihak perbankan oleh OJK. "Setiap bank punya karakteristik yang berbeda, begitu juga profil risiko debiturnya, tiap bank berbeda," tegasnya.

Sejatinya, bank-bank besar sudah memberikan keringanan kepada tiap debiturnya, termasuk debitur KPR. Ambil contoh, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang mengaku implementasi POJK tersebut sudah berlangsung sejak bulan Maret 2020.

Baca Juga: Bank Tabungan Negara (BBTN) merestrukturisasi kredit terhadap 3.000 debiturnya

Hanya saja, Direktur Keuangan dan Tresuri BTN Nixon Napitupulu beranggapan kalau pada periode April 2020 kemungkinan besar permohonan serta nilai restrukturisasi KPR bakal lebih besar. Bagaimana tidak, BTN saat ini memang jadi penguasa pasar penyalur KPR bersubsidi di Indonesia.

Misalnya saja, tahun lalu total kredit KPR subsidi BTN telah mencapai Rp 111,13 triliun atau sekitar 43% dari total kredit perseroan. Sadar akan hal itu, Nixon mengatakan perseroan pun sebenarnya sudah melakukan pengkajian secara individual ke tiap debitur KPR bersubsidi.

"Kalau KPR itu, angsuran untuk bulan ke depan biasanya sudah ditempatkan di tabungan. Bisa terlihat kemampuan membayarnya dari situ," terangnya.

Baca Juga: Bank syariah bisa pinjam likuiditas ke BI, begini tanggapan bankir

Pun, bank bersandi bursa BBTN ini mengaku sudah secara proaktif memberikan bantuan keringanan. Umumnya, skema keringanan yang diberikan adalah penangguhan pembayaran. Artinya, selama 12 bulan debitur diperkenankan untuk tidak membayar, dan kembali membayar di bulan ke-13. "Debitur KPR subsidi mayoritas UMR, kalau ditambahin angsurannya pasti memberatkan," terangnya.

Sejauh ini, menurut Nixon sudah ada kurang lebih 3.000 debitur KPR menengah bawah yang direstrukturisasi. Mayoritas debitur ini berdomisili di Jabodetabek. Senada, bukan cuma BTN saja yang berikan keringanan. Bank pelat merah lain yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga sudah berikan keringanan.

Walau tidak merinci, Direktur Konsumer BRI Handayani bilang sudah ada banyak debitur KPR yang dievaluasi untuk diberikan keringanan. Tentunya, keringanan tersebut berbeda tiap-tiap debitur, tergantung kriteria yang ditetapkan oleh BRI. "Pada prinsipnya BRI mendukung arahan OJK. BRI memiliki ketentuan untuk mekanisme pengajuan kredit KPR untuk debitur terdampak Covid-19," tuturnya.

Baca Juga: Bank Tabungan Negara (BBTN) mulai merealisasikan buyback saham

Sebagai gambaran informasi saja, OJK dalam paparannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (6/4) mengatakan saat ini sudah ada 56 Bank Umum Konvensional, 13 Bank Umum Syariah, 7 BPD dan 64 BPR/S yang memberikan restrukturisasi.

Contohnya, Bank BRI yang merestrukturisasi kredit 134.258 debitur sebanyak Rp 14,9 triliun. Lalu ada Bank BNI sebanyak 6.238 debitur dengan total baki debet Rp 6,9 triliun. Kemudian ada Bank BTN kepada sekitar 17.481 debitur dengan total baki debet Rp 2,8 triliun serta Bank Mandiri 10.592 debitur dengan total baki debit Rp 4,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×