Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menelisik keberadaan mitra lokal dari investor asing dalam perusahaan asuransi joint venture. Pasalnya, sangat mungkin adanya praktik perusahaan yang menjadi mitra lokal adalah warga negara asing.
Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan IKNB OJK, Yusman mengatakan, OJK akan menelaah keabsahan mitra lokal sebagai perusahaan milik orang Indonesia. Mereka juga akan memetakan untuk menggali soal kepemilikan perusahaan-perusahaan mitra lokal tersebut. Bila memang terbukti adanya perusahaan mitra lokal yang pemiliknya bukan orang Indonesia, maka perusahaan tersebut harus melepas saham itu kepada orang Indonesia.
"Batas waktunya adalah tiga tahun sejak Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian disahkan Oktober tahun lalu," katanya. Yusman bilang, besaran porsi saham pada perusahaan asuransi patungan ini akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Bahkan, sangat memungkinkan besaran porsi saham asing yang diperbolehkan akan berbeda-beda tergantung negara asal investor.
"Misal yang dari ASEAN porsinya bisa lebih besar karena kita punya kerjasama regional," katanya.
Isa Rachmatarwata, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal mengatakan, pemerintah tetap terbuka bagi investor manapun. Apalagi potensi pasar asuransi dalam negeri masih besar. "Indonesia seharusnya tetap menyambut direct investment," katanya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor berharap, pemerintah dan regulator terlebih dahulu fokus dalam melakukan pemetaan. Dengan begitu, kebijakan tersebut terhindar dari polemik di kemudian hari. Bila pemerintah bakal mengubah porsi investor lokal dan asing, perlu waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk penyesuaian.
Begitu juga pemetaan soal kesiapan investor lokal untuk mengambil alih saham milik investor asing. Pemerintah juga harus memastikan investor lokal memang tertarik dan mampu mengambil alih porsi saham tersebut. "Jangan sampai nanti tetap dipatok 20% saham tapi ternyata minat investor lokal jauh lebih besar," kata Julian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
