Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030.
Dalam peta jalan tersebut, dijelaskan mengenai kesiapan industri PPDP dalam mengimplementasikan International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan IFRS S2.
Dalam survei yang dilakukan OJK, sebanyak 70,6% perusahaan belum memiliki sistem atau infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, serta pelaporan data keberlanjutan dan iklim sesuai dengan IFRS S1 dan S2.
Adapun sebanyak 28% perusahaan sudah memiliki sistem, tetapi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan IFRS S1 dan IFRS S2 merupakan standar pengungkapan keberlanjutan yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB).
Dia menjelaskan IFRS S1 mengatur pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan bagi investor, sedangkan IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan terkait risiko dan peluang iklim.
Baca Juga: OJK Dorong Lembaga Keuangan Perluas Akses Pembiayaan Industri Perfilman
Ogi menyampaikan keduanya bertujuan meningkatkan konsistensi dan keterbandingan informasi agar investor dan pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana isu keberlanjutan dan iklim memengaruhi prospek perusahaan.
Berdasarkan pemetaan dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP, Ogi memahami kesiapan sebagian perusahaan dalam aspek sistem dan infrastruktur teknologi informasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, serta pelaporan data keberlanjutan dan iklim.
Ogi mengatakan ada sejumlah tantangan yang dialami industri dalam mempersiapkan sistem dan infrastruktur teknologi. Salah satunya adalah beragamnya skala dan kompleksitas usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.
"Ditambah, tantangan data keberlanjutan yang berasal dari berbagai fungsi perusahaan dan belum sepenuhnya terintegrasi," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Jamkrida Sumbar Melihat Peluang Penjaminan Garap Pembiayaan Proyek Hijau Cukup Besar
Ogi menerangkan perusahaan juga perlu menyesuaikan sistem dan proses bisnis untuk memenuhi berbagai ketentuan baru. Untuk mendorong kesiapan tersebut, dia bilang OJK akan terus memperkuat regulasi dan pedoman teknis, serta mendorong peningkatan pemahaman dan kompetensi industri melalui koordinasi dengan asosiasi dan pemangku kepentingan terkait.
"Perusahaan juga perlu memetakan kebutuhan data, menilai kesiapan sistem yang dimiliki, dan menyusun rencana pengembangan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, dan tingkat kesiapan masing-masing," ungkap Ogi.
Mengenai kinerja industri PPDP, OJK mencatat, aset industri asuransi per September 2026 mencapai Rp 1.192,84 triliun atau naik 0,98% Year on Year (YoY). Adapun total aset dana pensiun per September 2026 tumbuh sebesar 6,11% YoY dengan nilai mencapai Rp 1.721,91 triliun.
Sementara itu, nilai aset perusahaan penjaminan per September 2026 terkontraksi sebesar 2,03% YoY menjadi Rp 47,26 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)