Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada beberapa ketikdakefisienan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).
Hal ini berdasarkan pemeriksaan di tahun 2014 dan semester 1 2015. Hal ini tercantum dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II 2017.
"Pemberian kredit UMKM belum sepenuhnya didukung analisis kredit performing loan mikro yang telah ditetapkan," tulis Moermahadi Soerja Djanagara Ketua BPK RI dalam dokumen IHPS semester II 2017, yang dikutip, Kamis (5/4).
BPK mencatat Bank BJB belum memiliki rencana pemasaran brand produk dan jasa yang efisien untuk memenangkan persaingan. Bank juga belum memiliki pedoman operasional pemasaran yang mengcu kebijakan umum pemasaran.
Hal ini menyebabkan kegiatan grup komunikasi pemasaran kurang terarah dan efisiensi biaya tak dapat terukur. Hal ini karena direksi Bank BJB tidak segera menetapkan draft SOP grup komunikasi perusahaan.
Selain itu manajemen bank BJB juga belum melaksanakan pengembangan dan penguatan kapasitas segmen ekonomi mikro dan segmen produktif lain. Penyaluran kredit UMKM Bank BJB 2015 juga sangat selektif dan lebih banyak dilakukan ke debitur lama.
Hal ini karena Bank belum dapat menurunkan NPL kredit UMKM 23,03%. Pemberian kredit UMKM juga belum sepenuhnya didukung analisis kredit performing loan mikro yang telah ditetapkan.
Ini menyebabkan perolehan laba operasional kredit dan pelayanan kredit UMKM tidak maksimal dan jumlah kredit tidak berkurang signifikan. Hal ini karena manajemen Bank BJB belum optimal dalam merencanakan SDM untuk mengelola kredit mikro UMKM.
Bank BJB juga belum menetapkan strategi merencanakan kebutuhan SDM. Selain itu bank belum memiliki unit yang berfungsi mengurus pembiayaan belanja modal pekerjaan pemda.
Ini menyebabkan Bank BJB tidak maksimal dalam memperoleh laba dana pihak ketiga, kredit dan fee based income dari pemda karena belum optimal bekerjasama. Hal ini karena BJB belum menyusun dan menetapkan standar prosedur tentang pelayanan peda dan belum menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi spesifik khusus pemda. Selain itu bank juga belum menyediakan SDM dan sistem informasi dalam mendukung penyaluran kredit belanja modal ke pemda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
