Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Roy Franedya
JAKARTA. Niatan Bank BNI mengambil alih Bahana Pembinaan usaha Indonesia (BPUI) kian serius. Bank berlogo angka 46 tersebut, pekan ini berencana melakukan pertemuan perdana alias kickoff meeting dengan BPUI dan Kementerian Negara BUMN.
Dalam pertemuan tersebut, BNI bakal mengungkapkan action plan pengambilalihan dan pengembangan BPUI. Pekan lalu, Kementerian Negara BUMN telah mengundang BNI mempresentasikan rencana tersebut.
Hal ini merupakan tanggapan surat yang dilayangkan BNI ke Kementerian BUMN pada 19 April lalu, yang menyatakan ketertarikan mengakuisisi BPUI. Sayang, rencana akuisisi itu tidak rinci.
Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa, Gatot Trihargo, mengatakan dalam pertemuan nanti, Kementerian BUMN menginginkan BNI menjabarkan proposal lengkap dengan waktu akuisisi. "Kami ingin proses akuisisi selesai tahun ini, tapi kami tidak mau BNI asal ambil," ujarnya, pekan lalu.
Ada dua alasan Kementerian BUMN mendesak realisasi akuisisi ini. Pertama, BUMN menginginkan kejelasan. BNI sudah mendapat izin akuisisi sejak tahun lalu, tapi belum ada realisasi kongkrit. Padahal, beberapa BUMN lain juga menyatakan ketertarikan mengakuisisi BPUI.
Kedua, panjangnya proses administrasi akuisisi. BNI harus mendapatkan restu i Kementerian Keuangan (kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini, kemenkeu sudah setuju mengkonversi utang Bahana sekitar Rp 2 triliun.
Direktur Utama BNI, Gatot M. Suwondo enggan memberikan detail proposal akuisisi tersebut. Namun, ia memastikan, pembelian BPUI akan menggunakan dana internal.
Informasi saja, ketertarikan BNI pada Bahana dimulai sejak 2009. Kala itu, BPUI sedang mengurus divestasi usaha dari Bank Indonesia (BI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
