Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah nampaknya masih berupaya untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Apalagi setelah penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun lalu berhasil mendongkrak pertumbuhan kredit bank penerima dana.
Bagaimana tidak, dari total alokasi dana sebesar Rp 66,75 triliun di Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Syariah total penyaluran dalam bentuk kredit telah berlipat ganda mencapai Rp 328,85 triliun.
Itu artinya, bank-bank di Tanah Air telah berhasil menyalurkan 4,85% dari total alokasi dana. Tapi sayangnya, secara industri pertumbuhan kredit masih tersendat permintaan yang melemah.
Misalnya saja, tahun 2020 lalu kredit perbankan masih terkontraksi sebesar -2,41% secara tahunan atau year on year (yoy). Pun, data terbaru menurut Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan masih terkontraksi -2,3% yoy per Februari 2021 menjadi Rp 5.417,3 triliun.
Baca Juga: Perkuat permodalan, berikut daftar calon bank BUKU IV
Menurut Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah sejatinya alokasi PEN belum bisa dikatakan efektif menopang kredit. "Terbukti sampai saat ini pertumbuhan kredit perbankan masih negatif, tidak mengalami kenaikan yang berarti sejak adanya penempatan dana pemerintah di perbankan," katanya kepada Kontan.co.id, Senin (12/4).
Lagipula, sebenarnya penempatan dana tersebut hanya mengisi sisi suplai saja. Padahal, selama masa pandemi Covid-19 suplai atau pendanaan bank sudah cukup longgar.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan per Februari 2021 posisi loan to deposit ratio (LDR) bank di Indonesia masih terus menurun hingga ke level 81,54%. Begitu pula dari sisi peningkatan dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat 10,11% yoy di dua bulan pertama 2021 menjadi Rp 6.645,9 triliun.
Indikator lain seperti AL/NCD dan alat likuid pun sangat melimpah. Semisal, total alat likuid perbankan saat ini sudah mencapai Rp 2.184 triliun dengan posisi AL/NCD sebesar 152,01%. Jauh di atas batas aman OJK sebesar 100%. "Penempatan dana pemerintah di bank memang memperbaiki sisi suplai khususnya di bank yang mendapatkan dana," lanjut Piter.
Hanya saja, selama permintaan masih sepi tentu penyaluran kredit sulit terjadi. Lagipula di tengah pandemi, kalaupun ada permintaan kredit, risiko pun juga tak kalah tinggi. Walhasil, bank saat ini sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit.
Tapi, langkah tersebut diapresiasi Piter. Sebab, dalam kondisi yang serba tidak pasti Pemerintah memang harus tetap berupaya meningkatkan penyaluran kredit. Lagipula, jika tidak ada alokasi pendanaan tersebut maka bisa saja kredit perbankan turun lebih dalam.
Baca Juga: Kredit produktif BRI tumbuh 3,8% yoy pada Februari 2021
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Aestika Oryza Gunarto bilang pemerintah memang bersiap melanjutkan program PEN tersebut dan telah menetapkan anggaran. Namun, dana tersebut utamanya akan disalurkan dalam bentuk program dukugan UMKM dan koperasi, insentif usaha, kesehatan, perlindungan usaha, hingga program prioritas.
Bank BRI sebagai salah satu bank pelat merah menyebut, akan tetap berkomitmen dalam menyukseskan program PEN yang digagas pemerintah tersebut. Aestika juga mengamini, dari sisi pendanaan kondisi likuiditas sangat mumpuni.
